BERAU TERKINI – Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam gerakan Aksi Damai 995 menggelar demonstrasi di halaman Kantor Bupati Berau, Selasa (9/9/2025).
Dalam aksi tersebut, setidaknya terdapat tujuh tuntutan yang disampaikan yang ditujukan kepada aplikator Gojek, Grab, dan Maxim.
Koordinator Aksi Damai 995, Didin Haerudin, menjelaskan, tujuh tuntutan tersebut yakni hapuskan fitur jam operasional Go Food di sistem slot, hapuskan sistem double order, hapuskan fitur tawar tarif Grab bike, hapuskan layanan hemat di aplikasi Grab dan Gojek, naikkan tarif food maxim, setop penerimaan mitra baru, serta sediakan kantor operasional Grab dan Gojek.
Didin mengungkapkan, tuntutan tersebut disampaikan demi kesejahteraan para mitra aplikator di lapangan.
Menurutnya, program aplikator tersebut hanya mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan mengabaikan kesejahteraan para driver.
“Aplikator jadikan driver ini sapi perah tanpa diberi kesejahteraan,” tegas Didin.
Ketua Garda Berau menambahkan, program slot yang merugikan merupakan metode dari aplikator yang menetapkan tarif Rp5 ribu untuk semua pesanan makanan.
Dengan jarak berapapun, mitra aplikator hanya menerima imbalan senilai Rp5 ribu.
Kemudian, program double order pun demikian. Beban biaya yang seharusnya Rp18 ribu untuk dua pesanan, driver justru hanya menerima Rp11 ribu.
Harga tersebut dinilai tak setimpal dengan biaya pengisian bahan bakar driver dan ongkos lelah dalam pengantaran pesanan pelanggan.
“Ini tidak adil. Aplikator ini dzalim ke mitranya,” ucapnya.
Selanjutnya, terkait tawar tarif di aplikasi Grab bike, dia memastikan tak akan ada pelanggan yang memilih tarif antar dengan harga lebih mahal. Dalam aplikasi tersebut, aplikator memberi pilihan harga mulai dari Rp5.000-9.000 agar harga lebih murah.
Sementara para driver dipastikan tak akan menerima keuntungan sepadan dari hasil jasa yang diberikan kepada para pelanggan.
“Tawar tarif ini dihapuskan juga dong, driver yang dirugikan,” tegasnya.
Dia juga memprotes sistem penerimaan driver baru di Berau yang dinilai akan menjadi bom waktu. Salah satunya potensi gesekan sesama driver dalam kebijakan aplikasi yang sangat merugikan dan cenderung pilih kasih.
“Driver hanya diberikan harapan tanpa kepastian dari pihak aplikator. Ini tidak bisa dibuat dan dipelihara, kami yang di lapangan rawan bergesekan,” ujarnya.
Pihaknya juga menuntut aplikator dapat membuat kantor perwakilan di Berau agar menjadi salah satu solusi ketika aplikasi mengalami gangguan teknis. Sehingga, para driver yang mengalami kesulitan akan dengan mudah mendapatkan solusi.
Didin juga berharap agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi para driver ojol tersebut. Memastikan surat tuntutan ojol yang diteken bupati dapat sampai ke aplikator.
Diketahui, sehari sebelum aksi, para driver telah bertemu dengan Pemkab Berau. Tuntutan para driver telah diterima dan akan diteruskan pemerintah ke pemangku kewenangan. (*)
