BERAU TERKINI – DPRD Berau mulai menyuarakan langkah ekstrem untuk melepaskan ketergantungan daerah dari sektor pertambangan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, mendorong pemerintah daerah untuk berani mengalokasikan hingga 10 persen APBD khusus untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai mesin ekonomi masa depan.
Namun, Sutami mengingatkan, dorongan anggaran besar tersebut harus dibarengi dengan rencana yang matang dan pembangunan sistem yang jelas.
Tanpa persiapan yang matang, pengalokasian dana besar dikhawatirkan hanya akan menjadi pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Kita butuh kerja keras, kerja kompak bersama sebenarnya. Ketika sistem sudah terbangun, jangankan 10 persen, 20 persen pun bisa kita dorong,” tegas Sutami, Kamis (2/4/2026).
Sutami menyoroti sejumlah masalah krusial yang justru menghambat kenyamanan pengunjung di objek wisata pesisir Berau.
Salah satu yang paling menonjol pada libur lebaran lalu adalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kondisi di mana wisatawan harus mengantre hingga menginap di SPBU karena kehabisan bahan bakar dianggap sebagai rapor merah yang bisa memicu trauma bagi pengunjung.
Ia mendesak pihak Jobber atau Sales Branch Manager (SBM) Pertamina untuk lebih sigap mengantisipasi lonjakan permintaan agar suplai ke SPBU tidak terlambat.
Selain BBM, masalah klasik seperti sampah pasca-liburan dan kondisi listrik yang sering padam meski sudah tersedia gardu, turut menjadi keluhan utama warga dan pelancong.
“PLN itu mati lampu, mati lampu, mati lampu. Habis rusak peralatan elektronik masyarakat di kampung itu. Saya bingung, padahal sudah ada gardu di sana, kok bisa mati-mati seperti itu,” tegasnya.
Di sisi lain, infrastruktur telekomunikasi juga dinilai belum mendukung potensi keindahan alam Berau.
Banyak spot wisata yang sangat estetik namun tidak memiliki jaringan internet yang stabil.
Hal ini menghambat promosi gratis dari wisatawan yang ingin segera mengunggah momen liburan mereka ke media sosial.
Sutami menegaskan, pembenahan harus dimulai dari hal-hal mendasar, seperti jaringan internet dan ketersediaan energi, sebelum berbicara mengenai proyek besar lainnya.
“Jaringan kita juga, mereka datang ke sana itu pengen langsung selfie, pengen langsung pasang status, sementara jaringan tidak mendukung. Itu dulu yang dibenahi,” jelasnya.
Sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat lokal, DPRD Berau menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pinjaman modal bagi warga yang ingin meningkatkan kualitas akomodasi mereka.
Skema pinjaman tanpa bunga ini dapat diajukan dengan verifikasi dari pihak kecamatan.
Namun, bantuan ini dikhususkan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki bangunan atau fasilitas dasar yang butuh pengembangan, bukan untuk memulai pembangunan dari nol.
“Kalau memang dia punya penginapan, misalnya kurang AC, bisa, tapi kalau baru mau membangun, kita enggak berani,” tambahnya.
Melalui perbaikan sarana prasarana dan dukungan modal ini, Sutami berharap pariwisata Berau dapat terkoneksi dengan baik dari hulu ke hilir.
Sehingga, keberanian menurunkan anggaran besar dari APBD dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*/Adv)
