BERAU TERKINI – Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, mendorong pemerintah daerah melakukan kajian menyeluruh terhadap potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau.
Langkah ini dinilai penting agar kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah bisa lebih terarah dan terukur.
Menurut Waris, kajian tersebut direncanakan akan dilakukan melalui pembentukan tim khusus yang anggarannya diusulkan dalam APBD Perubahan tahun ini.
Melalui kajian itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan secara jelas potensi CSR yang dimiliki setiap perusahaan.
“Di Berau ini ada ratusan perusahaan yang beroperasi. Potensi CSR-nya tentu sangat besar. Karena itu perlu ada kajian agar pemerintah memiliki data yang jelas dan bisa mengarahkan program CSR tersebut untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Selain mendorong kajian potensi CSR, Waris juga mengusulkan agar program pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat disinergikan dengan program CSR perusahaan.
Ia menilai, setelah Musrenbang pembangunan dilaksanakan, pemerintah daerah dapat melanjutkannya dengan Musrenbang khusus CSR yang melibatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Berau.
Dalam forum tersebut, setiap perusahaan diminta memaparkan rencana program CSR yang akan dijalankan.
Dengan begitu, program CSR dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
Misalnya, kata dia, di Kecamatan Sambaliung ada beberapa perusahaan.
“Dalam musrenbang CSR itu bisa dibagi programnya, perusahaan mana yang membangun jalan, perusahaan mana yang membantu pembangunan gedung atau fasilitas lain,” jelasnya.
Menurutnya, skema tersebut akan membuat pelaksanaan CSR lebih terkoordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri seperti yang selama ini kerap terjadi.
Waris menambahkan, konsep sinergi antara Musrenbang pembangunan dan Musrenbang CSR sebenarnya bukan hal baru.
Skema serupa telah diterapkan di sejumlah daerah di Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Paser dan Mahakam Ulu.
“Di sana setelah Musrenbang pembangunan selesai, dilanjutkan dengan Musrenbang CSR. Sehingga programnya lebih terarah dan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*/Adv)
