BERAU TERKINI – Komisi III DPRD Berau menyoroti keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna, mendesak Pemkab agar segera menunaikan kewajiban mereka.
Ratna menegaskan, keterlambatan pembayaran TPP nakes, khususnya bagi CPNS formasi 2024, merupakan wujud nyata dari lemahnya manajemen keuangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan daerah.
“Padahal, garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat itu nakes-nakes kita. Sudah seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan kesejahteraan mereka,” tegas Ratna.
Ia pun sangat menyayangkan situasi tersebut karena nakes muda di Berau justru dihadapkan pada ketidakpastian atas hak yang seharusnya mereka terima.
Menurutnya, masalah keterlambatan pembayaran TPP bukan soal administrasi semata, tetapi menyangkut moralitas sebuah kebijakan.
Ratna memperingatkan Pemkab Berau untuk tidak menganggap remeh persoalan ini karena menyangkut hak dan keringat para nakes yang telah menjalankan kewajiban mereka.
Komisi III DPRD Berau memastikan akan mengawal penyelesaian masalah ini secara transparan hingga tuntas.
“Kalau terus-terusan mengabaikan urusan seperti ini, jangan pernah berharap layanan publik di Berau bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (*/Adv)
