BERAU TERKINI – Peluang untuk meleburkan Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara terbuka.
Presiden Prabowo resmi menunjuk Wamen BUMN Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN. Posisi Menteri BUMN lowong usai Erick Thohir terkena reshuffle Kabinet Merah Putih dan kini menjadi Menpora.
Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, penunjukan Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN karena sejumlah pertimbangan.
Salah satunya Dony Oskaria sebelumnya menjabat Wamen BUMN dan juga Chief Operational Officer atau COO Danantara.
Sehingga Dony Oskaria diharapkan mampu melakukan pembenahan atas BUMN.
“Plt menteri BUMN ditunjuk wakil menteri BUMN atas nama Bapak Dony Oskaria,” kata Prasetyo Hadi, Jumat (19/9/2025) dikutip dari Beritasatu.
Lebih jauh, Prasetyo Hadi mengungkapkan Istana terbuka dengan wacana untuk meleburkan Kementerian BUMN dan Danantara.
Sebab kedua lembaga ini sama-sama mengelola BUMN, meski Danantara lebih berfokus pada pengelolaan investasi. Namun sampai saat ini wacana tersebut masih dalam proses kajian yang mendalam.
“Memang ada kemungkinan (dilebur), tetapi memang dalam proses kajian dan diskusi, ada kemungkinan,” ujarnya.
Prasetyo menjelaskan terdapat banyak pertimbangan dalam melebur Kementerian BUMN ke Danantara, termasuk perbaikan manajemen.
“Karena kalau pertimbangan banyak ya, salah satunya karena proses pelaksanaan pembinaan dan manajemen perbaikan itu dikerjakan oleh teman-teman di Danantara,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, pengamat ekonomi Aviliani mengusulkan Kementerian BUMN untuk dibubarkan. Sebagai pengganti peran Kementerian BUMN dalam mengelola BUMN maka bisa dialihkan kepada Danantara.
Dirinya menilai keberadaan Kementerian BUMN saat ini sudah tidak relevan, apalagi dengan kehadiran Danantara.
“Kalau menurut saya, Kementerian BUMN harusnya sudah enggak perlu ada. Mengapa? Karena semua BUMN sekarang sudah masuk ke Danantara,” ujar Aviliani, Rabu (17/9/2025) dikutip dari Beritasatu.
Menurutnya, jika pemerintah memang ingin menjadikan Danantara sebagai lembaga investasi sekelas Temasek Holdings di Singapura, pengelolaan perusahaan BUMN seharusnya terpusat pada satu entitas.
“Kalau sekarang mau masuk ke sana semua, lalu apa dong tugas Kementerian BUMN? Jadi menurut saya dihapuskan saja,” katanya.
