BERAU TERKINI – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau masih belum merata.

Ketimpangan terjadi dalam pembagian tenaga ASN antara pemerintahan yang berada di pusat kota dengan pemerintah kampung dan kelurahan.

“Masih terjadi penumpukan pegawai di instansi tertentu, sementara di wilayah lain justru kekurangan tenaga, bahkan pada sektor-sektor vital,” kata Subroto.

Politisi senior Golkar itu menyebut, persoalan utama bukan pada jumlah pegawai, melainkan pada penempatan yang belum sesuai kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, secara kuantitas kebutuhan ASN di Berau sebenarnya telah mencukupi.

Hal ini juga diperkuat dengan informasi dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kondisi kepegawaian di daerah tersebut tidak mengalami kekurangan signifikan.

ASN Pemkab Berau saat mengikuti apel perdana pasca libur Lebaran 1447 Hijriah, Senin (30/3/2026).
ASN Pemkab Berau saat mengikuti apel perdana pasca libur Lebaran 1447 Hijriah, Senin (30/3/2026).

Saat ini, Pemkab Berau didorong untuk melakukan pemetaan ulang seluruh ASN.

Baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demi memastikan pemerataan tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien.

Sorotan juga ditujukan pada sektor pelayanan kesehatan.

Ia mengungkapkan adanya laporan bahwa sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah pesisir sempat berhenti beroperasi beberapa hari setelah Hari Raya Idulfitri.

“Hal ini disebabkan dokter yang bertugas merupakan tenaga penugasan khusus, dan mereka belum menerima gaji selama dua hingga tiga bulan,” jelasnya.

Kondisi serupa juga terjadi di sektor pendidikan.

Berdasarkan laporan dalam kegiatan inspeksi mendadak alias sidak, DPRD Berau menemukan adanya ketimpangan distribusi tenaga pendidik, khususnya guru honorer.

Di satu sisi masih terdapat sekolah yang kekurangan guru, namun di sisi lain ada pula sekolah yang justru mengalami kelebihan tenaga pengajar.

Ia menilai, jika tidak segera ditangani, ketimpangan ini dapat berdampak serius terhadap kualitas pelayanan dasar masyarakat.

“Pemerataan ASN harus menjadi prioritas, agar pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Berau,” pungkasnya. (*)