Foto: Sekretaris Disdik Berau Ambo Sakka
TANJUNG REDEB – Dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik sekolah tingkat SD maupun SMP mendapat sorotan. Dalam beberapa kasus, muncul istilah murid ‘titipan’. Kasus itu pun merebak ke seluruh penjuru negeri. Termasuk pula di Bumi Batiwakkal.
Istilah murid ‘titipan’itu muncul lantaran di beberapa daerah, banyak anak pejabat yang dititipkan di salah satu sekolah favorit. Bahkan, pihak sekolah diduga berani menambah rombel alias rombongan belajar, atau kelas khusus untuk menampung anak titipan tersebut.
Saat ditemui awak media Berau Terkini, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Berau Ambo Sakka, menyatakan sejauh dirinya bekerja di Disdik, tidak pernah menemukan keluhan atau pun laporan terkait kasus serupa yang sedang marak diperbincangkan.
Bahkan, dia berani menjamin bila setiap sekolah di Berau telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai instansi pendidikan yang bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Sejauh ini saya belum terima laporan itu,” kata Ambo sapaan dia, Kamis (27/7/2023).
Diketahui, saat ini PPDB di Berau telah resmi berakhir. Sejak dibuka pada 27 April 2023 lalu, hingga aktif masuk sekolah pada 10 Juli 2023. Selama proses itu, belum ada temuan yang mengarah pada tindakan kecurangan di setiap sekolah di Berau. Baik melalui jalur Afirmasi, Zonasi, Prestasi, maupun perpindahan orang tua.
Meskipun, Ambo tidak memungkiri bila potensi besar munculnya dugaan tersebut berasal dari murid jalur zonasi. Sesuai dengan isu pusat yang sedang berkembang.
“Alhamdulillah tidak ada. Kami berdoa semoga semua berjalan sesuai aturan,” ucap dia.
Lebih jauh, dirinya menerangkan sistem zonasi yang digagas pemerintah dan menjadi aturan yang berlaku selama ini, memiliki impian yang mulia. Ingin memberikan keadilan dalam pemerataan pendidikan. Baik untuk pihak penyelenggara pendidikan, maupun orang tua murid.
Serta mewujudkan mimpi setiap sekolah yang menginginkan pendidikan tetap berlangsung dengan memastikan keberadaan peserta didik. Itu pula sebabnya, saat ini sudah tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau sekolah unggulan.
“Tidak ada lagi itu istilah sekolah plus, atau sekolah yang lebih daripada sekolah lain. Semua rata sama, dengan kurikulum yang sama,” ujarnya.
Klaim Disdik dikatakan Ambo lantaran saat ini setiap sekolah yang melaksanakan PPDB bakal dipantau melalui sistem online di laman www.ppdbberau.com. Laman itu yang jadi alat pengawas yang dipantau langsung oleh Disdik Berau.
Selain itu, sekolah yang diduga melakukan praktik melenceng bakal langsung disidak.
“Semua itu berjalan masif. Tidak ada temuan yang kami dapatkan di lapangan,” tegasnya.
Langkah tersebut masif dilakukan untuk sekolah negeri, sementara sekolah yang berada di bawah naungan yayasan dan berstatus sebagai sekolah swasta, memiliki otoritas sendiri.
Setiap sekolah swasta di Berau diberikan kewenangan untuk menerima setiap murid yang berasal dari lokasi manapun. Selama orang tua bersepakat dengan tawaran pihak sekolah tersebut.
Disdik hanya dapat memastikan kurikulum yang dijalankan masih mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara nasional.
“Mereka itu punya ‘bapak angkat’, mandiri. Tidak pakai uang pemerintah untuk membangun sekolah. Jadi punya otoritas sendiri,” terang pria yang sempat menjabat sebagai kepala sekolah di Sekolah Terpadu di Bedungun.
Ke depan, dirinya pun berpesan agar kondisi yang saat ini berjalan tetap berlangsung saat proses PPDB pada tahun mendatang. Ia tak menginginkan sekolah manapun untuk melakukan kecurangan. Sebab, sejatinya sekolah merupakan corong pembentukan moral anak bangsa.
“Terkadang kami ini memang dapat laporan. Tapi temuan lapangan tidak sesuai dengan yang dilaporkan itu,” tegas dia menutup momen wawancara siang tadi. (*)
Reporter: Sulaiman
