BERAU TERKINI – Rencana Aksi Daerah disiapkan oleh Dinas Pangan Berau untuk melepas ketergantungan dari pertambangan menuju sektor pangan.
Dalam momentum Hari Pangan Sedunia, Pemkab Berau menggelar lokakarya ketahanan pangan sebagai langkah strategis memperkuat arah transisi ekonomi dari sektor tambang menuju sektor pangan yang berkelanjutan.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pangan Berau bekerja sama dengan Bappelitbang dan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi wadah untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan ketahanan pangan sekaligus menyusun langkah konkret menuju kemandirian pangan daerah.
Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, menyampaikan bahwa sejak lama struktur ekonomi Berau masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.
Padahal, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan arah baru yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan pangan.
“Sejak tahun 2005, sekitar 60 persen PDRB Berau dan Kalimantan Timur berasal dari tambang. Kita semua sudah menyadari hal ini, tapi langkah konkret untuk mencari alternatif transformasi ekonomi belum terlihat jelas. Karena itu, kegiatan seperti ini penting agar kita bisa bersama-sama menyusun langkah yang terukur,” ujarnya pada Berauterkini.co.id
Menurut Rakhmadi Pasarakan, lokakarya ini juga menjadi bagian dari upaya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, yang saat ini tengah diproses oleh Bappelitbang.
Rencana tersebut nantinya akan diturunkan dalam bentuk Perbup yang mengatur peran setiap OPD dalam mendukung kemandirian pangan.
“Melalui RAD Pangan dan Gizi, kita ingin memastikan ada kejelasan siapa yang melakukan apa, targetnya sampai kapan, dan indikator keberhasilannya. Semua harus bergerak bersama,” jelasnya.
Dari hasil pemaparan narasumber, diketahui bahwa ketergantungan Kabupaten Berau terhadap pasokan pangan luar daerah masih sangat tinggi, baik untuk komoditas beras, daging ayam, maupun sapi.
“Hampir seluruh kebutuhan pangan kita masih dipasok dari luar daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Kita harus mulai menargetkan kapan Berau bisa mandiri secara pangan,” tegas Rakhmadi.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pangan bersama Bappelitbang akan mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kemandirian Pangan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (NGO), hingga pihak swasta.
“Pangan tidak bisa dikelola hanya oleh satu lembaga. Semua pihak harus bergandeng tangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menuju kemandirian. Karena itu, pembentukan Satgas Kemandirian Pangan akan menjadi langkah penting untuk mengawal hasil-hasil dari kegiatan ini,” ujarnya.
Meski indeks ketahanan pangan Berau tergolong baik, Rakhmadi menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kemandirian pangan.
Artinya, bagaimana masyarakat Berau tidak hanya memiliki akses terhadap pangan, tetapi juga mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhannya sendiri.
“Indeks ketahanan pangan kita cukup bagus, tapi kemandiriannya belum. Ini yang harus kita kawal bersama agar Berau tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar,” pungkasnya.(*)
