BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya memerdekakan akses transportasi di wilayah pedalaman.
Namun, ambisi untuk menyempurnakan Jalan Poros Batu Rajang di Kecamatan Segah masih membentur tembok regulasi.
Status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi tantangan utama yang harus ditaklukkan demi mewujudkan aspal mulus bagi warga di perbatasan.
Ini bukan sekadar jalan biasa, melainkan urat nadi yang menghubungkan empat kampung strategis di wilayah Segah dan Kelay, yakni Kampung Long Duhung, Long Keluh, Long Pelay, hingga Long Lamcin.
Dari total panjang 85 kilometer jalur Batu Rajang, kabar baiknya adalah 60 kilometer di antaranya kini sudah dalam kondisi laik lintas.
Meski belum semua terbalut aspal, jalan tanah kuning yang sebelumnya sulit dilewati kini telah melalui proses pengerasan yang intensif.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan, penanganan fisik terus dilakukan agar mobilitas warga tidak terhambat.
“Sudah diberikan penanganan. Akses sudah lebih mudah,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).
Meski progres fisik terlihat nyata, tersisa jalur sepanjang 20 kilometer yang secara administrasi masih berstatus KBK.
Hal inilah yang membuat pemerintah daerah belum bisa melakukan pembenahan permanen atau pengaspalan secara menyeluruh.
Junaidi mengakui, kendala legalitas ini menjadi batas bagi pemerintah dalam melakukan intervensi pembangunan.
“Secara fisik badan jalannya sudah ada, tapi secara administrasi belum bisa kita benahi sepenuhnya,” jelasnya.
Dahulu, perjalanan warga sering kali terhenti oleh luapan anak sungai yang kerap meluap saat hujan deras.
Banjir kecil saja sudah cukup untuk memutus konektivitas antar-kampung dan mengisolasi warga.
Menyadari urgensi tersebut, DPUPR memprioritaskan pembangunan infrastruktur jembatan dan sistem drainase pada 2025.
Hingga saat ini, progres penanganan di ruas tersebut telah mencapai 98 persen dengan fokus utama pada penguatan konektivitas antar-sungai.
Pemerintah telah memasang dua unit Jembatan Bailey dengan bentang masing-masing 39 meter, serta tujuh titik gorong-gorong baja atau Aramco untuk memastikan aliran air tidak merusak badan jalan.
Keputusan memprioritaskan jembatan ini diambil karena dampaknya yang sangat vital bagi mobilitas harian.
“Kalau jembatan putus, akses benar-benar terhenti. Itu sebabnya jembatan jadi prioritas. Kalau air naik, tidak bisa dilewati. Dengan jembatan Bailey dan Aramco, akses masyarakat jadi lebih lancar,” tegas Junaidi.
Walaupun konektivitas kini jauh membaik, medan di lapangan tetap menyisakan tantangan, terutama saat cuaca buruk melanda.
Kondisi jalan tanah yang ada saat ini masih cukup sulit ditaklukkan saat hujan, ditambah lagi dengan kapasitas jembatan darurat yang memiliki keterbatasan beban.
“Kalau hujan memang sulit dan jembatan yang ada belum standar untuk kendaraan berat,” tambahnya.
Untuk menuntaskan mimpi menyambungkan keempat kampung tersebut secara permanen dan menyeluruh, dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar.
Junaidi memperkirakan setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp50 miliar lagi agar infrastruktur ini benar-benar standar dan mumpuni.
“Kalau ada anggaran tahun depan, kita targetkan bisa lanjut lagi supaya konektivitas benar-benar terwujud,” pungkasnya. (*)
