Foto Sulaiman: Ketua DPRD Berau Madri Pani (dua kiri), kala menghadiri Musrenbang 2023, di Kecamatan Segah, Tepian Buah, pada Rabu (22/2/2023).
TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani, memberikan teguran langsung kepada sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang dinilainya ‘malas’, saat agenda Musrenbang 2023 di Kecamatan Segah, Tepian Buah, pada Rabu (22/2/2023).
Kritik tersebut, merupakan aspirasi masyarakat yang belum terlayani secara maksimal di lokasi bencana banjir, di wilayah aliran sungai Kelay.
Dirinya bercerita, bila tak menemukan tindakan serius OPD di lapangan, kala banjir menerjang warga sekitar empat hari belakangan ini. Mulai dari alat evakuasi korban banjir, hingga dapur umum yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan korban banjir yang dievakuasi. Yang mana dapur tersebut menjadi tanggung jawab Dinsos Berau.
“Coba itu perahu karet BPBD taruh saja disitu. Dipinjam pakaikan. Jangan diangkut lagi, terus dibawa pulang,” kata Madri Pani, tegas dihadapan peserta Musrenbang.
Lanjut dia, memberikan kritik kepada Dinas PUPR Berau. Pasalnya, dinas tersebut tidak jeli saat turun ke lapangan demi melihat gejala masalah banjir di wilayah terdampak banjir.
Sepeti kurangnya drainase atau penyaluran air yang menuju ke sungai. Bahkan, dari hasil tinjauan lapangannya air yang meluap melewati badan jalan utama menuju perkampungan.
“Ini kan bukan masalah baru yang terjadi. Ini sudah berulang kali. Tapi kenapa tidak juga terselesaikan,” tanya dia kepada peserta Musrenbang.
Dirinya berpesan, agar Pemkab Berau dapat serius menyelesaikan masalah banjir yang terjadi di daerah perkampungan di seluruh Berau.
Bahkan, tegas dia meminta kepada Sekda Berau agar tegas dalam memberikan teguran bagi dinas yang tidak bekerja maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat Bumi Batiwakkal.
“Pecat saja pak, bapak yang punya kewenangan itu. Jangan pelihara kepala dinas yang muncul saat lelang jabatan saja,” tegas dia meminta.
Menjawab itu, Pj Sekda Berau Agus Wahyudi, mengatakan kritik yang disampaikan ketua DPRD tersebut hal yang wajar sebagai fungsi kontrol legislatif. Masukan yang diberikan pun sudah masuk dalam radar evaluasi Pemkab Berau.
“Itu wajar. Kami terima kritikan yang membangun seperti itu,” kata Agus.
Evaluasi kinerja, kata Agus, bakal dilakukan sebelum Musrenbang tingkat Kabupaten. Sehingga, dapat pula dipastikan seluruh usulan yang bakal masuk dalam pembahasan sudah seusai hasil evaluasi.
“Yang jelas kinerja OPD bakal kami evaluasi,” tegas dia menutup wawancara bersama awak media.
Reporter: Sulaiman
