BERAU TERKINI – Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat. Program yang digagas Kementerian Sosial ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan gratis dan berkualitas.
“Kami di DPRD tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap program ini, tapi juga memberikan masukan agar implementasinya maksimal di Kaltim,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, Jumat (11/7/2025).
Komisi IV menyoroti pentingnya optimalisasi rekrutmen siswa secara proaktif. Terutama anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desil 1 dan Desil 2. Darlis menekankan bahwa pemerintah daerah harus “jemput bola” agar target penerima manfaat tercapai.
“Ini potensi besar sekaligus tantangan. Harus ada langkah afirmatif, bukan hanya menunggu,” tegas Darlis.
Program Sekolah Rakyat sebagai Solusi Putus Sekolah
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga membahas perbedaan antara Sekolah Rakyat rintisan dan permanen. Sekolah rintisan menjadi solusi sementara sambil menunggu pembangunan sekolah permanen oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 46 juta per siswa per tahun melalui APBN. Anggaran ini mencakup seluruh kebutuhan siswa.
“Bayangkan jika kita punya 10 sekolah rakyat, total operasionalnya bisa mencapai Rp 46 miliar per tahun. Ini bukti nyata komitmen negara dalam memberantas kemiskinan lewat pendidikan,” pungkas Darlis.
Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan, meskipun pendanaan berasal dari pusat, peran aktif pemerintah daerah sangat krusial. Terutama dalam menyiapkan lahan dan mempercepat proses pembangunan.
Program Sekolah Rakyat diyakini dapat menjadi solusi konkret atas persoalan putus sekolah di Kaltim. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
