BERAU TERKINI – Peristiwa banjir bandang yang membawa gelondongan kayu dari hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi alarm waspada bagi Kabupaten Berau.
Kontur hutan Berau yang berhadapan dengan pegunungan tinggi dapat berubah menjadi senjata pembunuh ketika fungsi hutan hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi.
Pembukaan tutupan hutan dalam jumlah ratusan ribu hektare hingga saat ini adalah bom waktu dari tindakan pembabatan hutan yang masif.
Analisis spasial menggunakan data Geographic Information System (GIS) memberikan gambaran nyata kerusakan tersebut. Data Pusat Peta Batas Wilayah milik Badan Informasi Geospasial untuk empat kecamatan terdampak, yakni Kelay, Sambaliung, Teluk Bayur, dan Segah, menunjukkan tren penurunan drastis.
Pada 2000, tutupan hutan di wilayah ini seluas 1.268.733,89 hektare. Lalu, pada 2022, luasan itu berkurang menjadi 1.123.603,54 hektare.
Artinya, hanya dalam dua dekade, tutupan hutan hilang mencapai 145.130,45 hektare untuk berbagai kegiatan, mulai dari permukiman, perkebunan sawit, hingga pertambangan batubara.
Analisis Walhi Kaltim semakin mengungkap kedalaman masalah ini. Selama kurun waktu yang sama, Berau kehilangan hutan alam seluas 428.967,94 hektare yang beralih menjadi perkebunan sawit.
Ironisnya, merujuk data Minerba One Maps Indonesia (ESDM) 2018, terdapat 32 perusahaan tambang batu bara di empat kecamatan terdampak banjir dengan luas konsesi mencapai 76.413,01 hektare. Angka konsesi ini tergolong sangat besar, mengingat luas daratan Berau hanya sekitar 2,22 juta hektare.
Kekhawatiran yang didukung data ini diutarakan langsung oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis. Menurutnya, Berau sudah dieksploitasi sejak lama, bahkan praktik pertambangan telah dilakukan sejak era kolonial. Eksploitasi tidak hanya menyasar tambang, tetapi juga hutan serapan air.
“Berau ini sudah lama dieksploitasi, sudah cukup rasanya untuk terus dibabat hutan yang saat ini masih hidup,” kata Gamalis.
Ia menyoroti industri perkebunan kelapa sawit yang dalam proses pembukaan lahan tidak menyisakan satu pohon pun, meratakan tanah yang seharusnya menjadi ruang bagi satwa dan penjaga keseimbangan alam.
“Kita tidak bisa tutup mata, itu benar-benar terjadi saat ini,” ujarnya.
Gamalis menegaskan tidak ada lagi kompromi dalam menyikapi penggundulan hutan. Ia berpendapat, kawasan Hutan Adat dan Hutan Lindung harus diperluas, daripada terus mengeksploitasi hutan produksi yang menguntungkan korporasi.
“Kita harus melek, kalau ada ancaman bencana besar di depan kita,” tuturnya.
Berkaca dari dahsyatnya bencana di Pulau Sumatera yang memakan korban jiwa dan kerugian triliunan akibat perusakan hutan, Gamalis yakin Berau masih bisa diselamatkan. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga hutan, bukan sekadar menanam kembali.
Gamalis juga merespons pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Masud, yang menyebut hutan di Kaltim masih sangat luas, yakni sekitar 8 juta hektare, dengan kerusakan yang dianggap ‘hanya’ 60 ribu hektare. Ia menilai pernyataan itu tidak tepat jika diakumulasi secara sederhana. Sebab, Berau adalah daerah dengan angka deforestasi yang sangat luas dan dampaknya sudah dirasakan.
“Kita sudah belajar, pengalaman bencana kita sudah memakan banyak kerugian. Tidak bisa lagi kita kompromi dalam merawat hutan,” ucapnya.
Menurutnya, meskipun dikenal istilah reboisasi, yang terpenting saat ini adalah menjaga hutan agar tidak dibabat lagi, alih-alih berpegangan pada harapan reklamasi pasca tambang.
“Kenapa harus reboisasi? Kenapa tidak kita jaga saja yang ada saat ini,” tegasnya. (*)
