BERAU TERKINI – Struktur keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi guncangan hebat pada tahun depan. Penurunan drastis pendapatan transfer dari pusat memaksa pemerintah daerah melakukan koreksi besar besaran terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan kabar kurang sedap ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 44. Agenda penyampaian nota keuangan tersebut berlangsung di Gedung Utama Karang Paci pada Sabtu (29/11/2025) lalu.
Sri Wahyuni memaparkan bahwa rencana awal pendapatan transfer sebesar Rp 9,33 triliun harus direvisi tajam. Angka tersebut menyusut drastis menjadi hanya Rp 3,13 triliun atau berkurang sekitar enam triliun rupiah lebih.
Kondisi ini berdampak langsung pada total volume anggaran daerah. Nilai APBD yang semula disepakati dalam KUA PPAS sebesar Rp 21,35 triliun kini terkoreksi menjadi Rp 15,15 triliun.
Dana Bagi Hasil Terjun Bebas
Sorotan utama tertuju pada pos Dana Bagi Hasil atau DBH yang mengalami penurunan paling ekstrem. Jika tahun 2025 DBH mencapai Rp 6,06 triliun maka tahun 2026 diproyeksikan hanya tersisa Rp 1,62 triliun.
Penurunan ini tercatat mencapai 73,5 persen atau hilang sekitar Rp 4,43 triliun dari kas daerah. Tekanan fiskal ini menuntut pemerintah memutar otak untuk menutup celah pendanaan pembangunan.
Struktur APBD 2026 kini bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 10,75 triliun. Sementara belanja daerah dipatok seimbang di angka Rp 15,15 triliun dengan prioritas pada pelayanan publik.
Perkuat Sinergi
Pemerintah memastikan meski anggaran turun drastis program prioritas dan pemerataan pembangunan tetap berjalan. Sri Wahyuni mengapresiasi koordinasi solid antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi masa sulit ini.
Ia berharap soliditas kedua lembaga terus terjaga demi menjaga kualitas pembangunan daerah.
“Kami berharap sinergi, kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat. Soliditas inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan Kalimantan Timur yang lebih merata, berkualitas dan berkelanjutan,” pungkas Sri Wahyuni. (Ftr/Adv/Diskominfo Kaltim)
