BERAU TERKINI – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai layanan BPJS Kesehatan kurang fleksibel. Ia menyebut, banyak masyarakat yang mengeluhkan keterbatasan layanan.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Forum Komunikasi bersama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025). Pertemuan ini bertujuan membahas strategi penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Darlis menjelaskan, keluhan yang muncul sering kali terkait jenis obat, fasilitas rawat inap, dan kuota dokter.
“Selain itu, pelayanan di luar jam kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama masih menjadi kendala, sehingga pasien harus ke IGD rumah sakit dalam kondisi darurat. Kita ingin BPJS lebih fleksibel dalam menangani hal ini,” tambahnya.
Darlis juga berharap kebijakan BPJS dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kondisi darurat.
“Keluhan yang muncul sering kali terkait keterbatasan layanan BPJS, seperti jenis obat, fasilitas rawat inap, dan kuota dokter,” terangnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
