BERAU TERKINI – Bupati Berau, Sri Juniarsih, memastikan akan membahas lebih lanjut seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD Berau.
Hal itu disampaikan Sri Juniarsih saat Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi terkait APBD Perubahan 2025, Senin (29/9/2025).
Sri Juniarsih mengatakan, sejatinya pandangan fraksi tersebut merupakan bentuk fungsi dewan dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan.
Sebab, dalam rekomendasi tersebut berisi kritik dan saran terbaik yang mesti ditunaikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
“Saya yakin, semua yang telah disampaikan bertujuan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau agar semakin terarah dan berkelanjutan,” kata Sri Juniarsih.
Kolaborasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebut telah berjalan sesuai harapan.
Sinergi yang baik antar tim tersebut mampu menyusun agenda pembangunan hingga akhir 2025.
Raperda APBD Berau pun saat ini akan masuk dalam tahap konsultasi dengan Pemprov Kaltim yang bakal disetujui oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Setelah dokumen tersebut disahkan, dia mengingatkan kepada setiap perangkat daerah untuk segera melakukan pengadaan barang dan jasa.
Dia tak ingin pada akhir tahun nanti masih ada sisa anggaran yang tak terserap dengan angka yang besar.
“Ini harus segera diselesaikan, silakan berkontrak dengan mitra di setiap dinas,” pesannya.
Dia juga berpesan agar anggaran tersebut dapat difungsikan untuk program prioritas pemerintah untuk memastikan setiap program langsung menyentuh masyarakat.
Sri Juniarsih juga menjawab terkait Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diusulkan untuk ditambah karena adanya tambahan transfer dari pusat Rp541 miliar.
Menurut Sri, alokasi ADK sebanyak 10 persen pada 2025 sudah terpenuhi. Sedangkan, tambahan Rp541 miliar tersebut dalam Perubahan APBD 2025 adalah dana kurang bayar 2023, sehingga tidak perlu ke ditambahkan ke ADK.
Lalu, dia juga menjelaskan, pada tahun ini perusda milik Pemkab Berau tidak bisa memberikan dividen.
“Ada hal penting tapi tidak bisa dibicarakan dalam forum ini, karena empat perusda harus jadi pembahasan bersama, termasuk mencari solusi,” kata Sri Juniarsih.
“Hutan Sanggam tidak seperti dulu. IPB juga tidak seperti dulu lagi. PDAM saya tidak wajibkan tidak naik retribusi karena harus kedepankan pelayanan dulu. Perusa tetap jadi perhatian bersama untuk dapat ditindaklanjuti supaya kerja maksimal dan beri dividen untuk PAD,” terangnya.
Sementara itu, terkait pelayanan RSUD dr Abdul Rivai, Sri Juniarsih menyatakan sudah berkoordinasi dengan dewan pengawas untuk memperhatikan pelayanan dan sumber daya manusia (SDM) agar bekerja maksimal.
“Termasuk RSUD yang baru itu pun jadi tugas bersama menuntaskan pengadaan alat kesehatan, sehingga ke depan dimanfaatkan sebaik-baiknyanya untuk pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. (*/Adv)
