BERAU TERKINI – Temuan praktik pengoplosan beras di Indonesia, termasuk yang beredar di Kaltim, memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif. DPRD Kaltim menilai skandal ini bukan sekadar pelanggaran, melainkan ancaman terhadap stabilitas pangan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut lemahnya pengawasan dan transparansi distribusi pangan sebagai akar masalah. Menurutnya, praktik pengoplosan beras telah berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita harus pastikan masyarakat tahu cara membedakan beras asli dan oplosan,” ujar Firnadi.
Ia menyoroti lonjakan harga beras premium dan keluhan konsumen yang bermunculan. Terutama di Balikpapan dan Samarinda.
“Ini bukan hanya soal harga, tapi soal kesehatan,” tambahnya.
Firnadi juga menyebut bahwa Komisi II tengah menyusun rekomendasi regulatif untuk memperketat standar kemasan, label, dan distribusi beras di wilayah Kaltim.
“Kalau perlu, kita dorong perda khusus perlindungan konsumen pangan,” pungkasnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
