BERAU TERKINI – Menikmati jalan berlubang hingga longsor dari Bontang menuju Berau menjadi pengalaman berharga bagi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat menyusuri kawasan utara Kaltim, Sabtu (6/9/2025). 

Jika sebelumnya hanya mendengar keluhan dari masyarakat, kini dia harus merasakan betapa sulitnya akses jalan menuju ke Berau.

Situasi itu digambarkan langsung Gubernur Harum, sapaannya, saat bertemu dengan masyarakat Kampung Merabu, Kecamatan Kelay. 

Rudy mengatakan, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar yang belum rampung dari proses pembangunan yang telah berjalan selama ini. 

“Kita harus selesaikan ini demi mendukung transisi ekonomi kita di Kaltim,” kata Harum. 

Menurut Harum, pembangunan sektor pariwisata harus menjadi agenda serius pemerintah pada masa kepemimpinannya yang akan berakhir pada 2030 mendatang. 

Dia memastikan pemerataan pembangunan dan menekan ketimpangan sosial masyarakat di kota dan kampung menjadi satu komitmen pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. 

“Menuju kampung ini saja luar biasa sulitnya. Ke depan ini harus dibangun,” ucapnya. 

Keberadaan Geopark Sangkulirang Mangkalihat, Gua Beloyot, dan destinasi unggulan lainnya di Kampung Merabu dapat menjadi alasan kuat pembangunan harus segera dilakukan.

Sebagai calon destinasi wisata kelas internasional, akses menuju Kampung Merabu harus prima, mulai akses listrik, jalan, air bersih, internet, penerangan jalan umum, fasilitas pendidikan hingga kesehatan harus dibangun. 

Bila memungkinkan, pembangunan tersebut dapat dimulai pada 2026. Setiap instansi harus membangun sinergi untuk menentukan prioritas pembangunan di Kampung Merabu.

“Saya tidak sempat masuk ke Beloyot, tahun depan saya ke sini lagi. Jalan di sini harus sudah bagus,” tegasnya.

Menurutnya, amenitas hingga sarana prasarana menuju kampung dengan destinasi wisata kelas dunia dengan kualitas baik telah menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi. 

Hal ini dilakukan demi memastikan setiap turis dan wisatawan yang datang mau kembali lagi ke Kaltim untuk berlibur. 

Dia mengatakan, pembangunan kawasan tersebut wajib diagendakan Pemkab Kutim dan Berau bersama Pemprov Kaltim untuk memastikan destinasi tersebut dapat dijangkau oleh wisatawan. 

“Semua harus bekerja sama dan saling membangun,” pesan dia.

Rudy menambahkan, dirinya telah mendapat informasi rencana kunjungan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam waktu dekat ini. Rencana tersebut merupakan agenda pemerintah pusat untuk mendatangi situs Geopark Sangkulirang Mangkalihat. 

“Kalau beliau datang, kita harus pastikan pembangunan harus sudah berjalan,” tuturnya

Kepala Kampung Merabu, Asrani Karna, bersyukur atas dukungan Pemprov Kaltim dalam rencana pembangunan kawasan kampung tersebut. Sebab, sudah selama hampir tujuh tahun jalan akses menuju kampung tersebut tak pernah lagi disentuh pembangunan.

Dia menyebut, terakhir dilakukan pembangunan pada 2018 berupa pembukaan jalan tanah kuning yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah daerah.

“Ada sekitar 30 kilometer jalan, kalau dari jalan poros Berau-Samarinda,” ucapnya.

Dirinya berharap, ke depan pemerintah dapat memberikan sentuhan pembangunan ke kampung tersebut. Selain demi peningkatan ekonomi masyarakat, juga agar berdampak pada sektor pariwisata di Kampung Merabu.

“Semoga pembangunan ini bisa segera direalisasikan,” harapnya.

Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyebut terdapat anggaran senilai Rp314,8 miliar yang diberikan kepada Berau dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu).

Anggaran tersebut di luar belanja langsung Pemprov Kaltim dalam tanggung jawab pembangunan jalan poros penyambung jalan dari utara menuju selatan Berau. 

Anggaran itu dapat digunakan Pemkab Berau untuk membangun jalan lingkungan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan kawasan wisata. 

“Anggarannya besar, itu diluar dari belanja langsung Pemprov. Berau itu terbesar ketiga setelah Samarinda dan Penajam,” ungkapnya.

Dirinya berharap, ke depan pemerintah daerah dapat saling berkolaborasi memastikan program pembangunan tak tumpang tindih. Hal itu guna memastikan anggaran yang diberikan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat di kampung. 

“Semoga anggaran itu bisa digunakan dengan baik dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)