Foto: Bupati Berau Sri Juniarsih saat jumpa pers terkait rencana kenaikan harga PDAM
TANJUNG REDEB, – Kabar rencana kenaikan tarif PDAM Berau dibantah. Bupati Berau Sri Juniarsih selalu Kuasa Pemilik Modal, memastikan harga tarif air minum masih normal dan belum ada kenaikan ataupun penyesuaian harga. Mengenai kabar yang beredar disebutnya baru sebatas konsultasi.
“Itu masih sebatas sosialisasi dan uji publik, terkait rencana kenaikan tarif air minum yng dikelola oleh Perumda Air Minum Batiwakkal,”jelasnya.
Dikatakannya, terkait sosialisasi itu, Direktur PDAM dan Dewan Pengawas Perumda, sudah menyampaikan ke dirinya selalu KPM. Namun, hingga saat ini dirinya belum memberikan keputusan apapun terkait penetapan tarif tersebut.
“Perlu saya sampaikan, saat ini yang berlaku masih tarif normal. Belum ada kenaikan atau penyesuaian. Karena saat ini masih tahap sosialisasi,” ujarnya, saat melakukan silaturahmi dengan awak media, Minggu (26/9/22).
Pemkab perlu melakukan banyak pertimbangan sebelum menyesuaikan tarif. Termasuk beban masyarakat pasca kenaikan BBM subsidi.
Hal itu, tentu saja sangat berdampak beban masyarakat di Kabupaten Berau. Belum lagi disertai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Sementara, jika kenaikan tarif air minum tetap dilakukan, tentu akan menambah beban masyarakat.
“Jadi sementara ini, kami masih pelajari dulu. Meskipun rencana itu akan tetap dilakukan di masa mendatang,” ujarnya.
Perlu diketahui, sejak tahun 2011 tarif air minum di Kabupaten Berau, belum ada kenaikan. Sementara, saat ini di Kalimantan Timur, hanya Berau yang masih mempertahankan tarif air minum dengan harga paling murah.
Tarif PDAM harusnya sudah dilakukan penyesuaian sejak 2017,seperti halnya di Kutim. Tapi, baru direncanakan ketika sudah ada ‘ultimatum’ dari Permendagri 21/2020 dan SK Gubernur No 500/K. 162/2022 tanggal 14 Maret 2022. Yang mana, jika 3 tahun berturut-turut tidak bisa memenuhi biaya pemulihan penuh (lebih besar biaya produksi daripada tarif), maka bisa saja mendapatkan sanksi dari Gubernur Kaltim.
“Misalnya bergabung dengan BUMD air minum atau BUMD Air Limbah lainnya, berubah menjadi BLUD. Seandainya 3 tahun berturut turut PDAM tidak FCR, dan kita harus gabung ke Kabupaten lain yang bisa jadi tarifnya justru lebih tinggi. Ini yang harus diselamatkan sebenarnya,” tuturnya.
Dirinya mengaku cukup dilema dengan persoalan tersebut. Sebab, jika tidak dilakukan penyesuaian tarif terancam mendapat sanksi. Sementara jika dinaikkan, masyarakat Berau dinilai belum siap.
Namun, terkait masalah itu, Pemkab Berau juga akan menyampaikan rencana kenaikan tarif tersebut ke DPRD Berau, untuk mendapatkan masukan. Dirinya menegaskan, sangat terbuka dengan berbagai masukan dari berbagai pihak. Meskipun keputusan finalnya ada ditangan KPM.
“Jujur, saya dilema dengan kondisi ini. Perumda ini perusahaan daerah, dan tarifnya diatur dari Kemendagri. Jadi, terpaksa saya ambil kebijakan jalan tengah, belum menyetujui ini,” jelasnya.
Di sisi lain, dirinya juga menyampaikan terkait upaya Pemkab Berau dalam menekan harga tiket yang hingga kini masih mahal. Mulai bersurat ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, dan ke Maskapai Lion Air untuk penurunan harga. Selain itu, juga mengundang maskapai lain untuk datang ke Berau.
Tidak itu saja, Pemkab Berau juga tengah mengupayakan fasilitas penyeberangan masyarakat dan kendaraan ketika jembatan Sambaliung ditutup untuk perbaikan total.
“Kami terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Berau. Namun ada yang selesai, dan ada juga masih proses. Karena kita bekerja sebagai manusia, tentu ada keterbatasan, dan tidak secepat yang diharapkan,” pungkasnya.(*)
