BERAU TERKINI – Pertemuan antara Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang berlangsung di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Rabu (4/3/2026), diwarnai ketegangan tinggi.
Suasana rapat sempat berlangsung alot dan diwarnai kericuhan saat warga menyadari pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten Muhammad Said, bukan Bupati Sri Juniarsih sebagaimana yang mereka harapkan.
Kekecewaan warga sempat memicu keributan kecil akibat kesalahpahaman di dalam ruangan.
Namun, setelah situasi berhasil diredam, rapat yang dipimpin oleh Muhammad Said tersebut akhirnya membuahkan tiga poin kesepakatan krusial bagi masa depan warga di perbatasan.
Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, menegaskan, prioritas mutlak bagi masyarakat saat ini adalah jaminan keamanan dari pemerintah.
“Yang pertama, Pemkab menjamin masyarakat kami merasa aman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kelanjutannya,” tegas Hafid usai pertemuan.
Kesepakatan kedua menekankan komitmen Pemkab Berau untuk mengawal serta mempercepat penyelesaian sengketa tapal batas dengan Kabupaten Kutai Timur.
Hafid menyatakan, warga kini menuntut kepastian faktual di lapangan, bukan lagi sekadar janji-janji di atas kertas.
Mengingat Pemkab Berau sudah mengantongi peta dan titik koordinat resmi, warga mendesak agar verifikasi dilakukan secara langsung.
“Nah, kami dari Biatan Ilir dan Biatan Ulu meminta kedua pemerintah daerah, Berau dan Kutai Timur, sama-sama turun ke lapangan untuk mengecek langsung titik koordinat tersebut,” papar Hafid.
Ia meyakini, kehadiran kedua belah pihak di lokasi sengketa adalah kunci utama untuk meredam konflik yang selama ini terjadi karena ketidakjelasan batas wilayah secara fisik.
“Saya yakin kalau sama-sama turun, tidak ada konflik. Karena saya lihat, sama-sama belum mengetahui pasti di mana batasnya,” tambahnya.
Poin terakhir yang menjadi tuntutan keras warga adalah pembentukan dan penempatan posko keamanan di wilayah yang dipersengketakan.
Masyarakat menyatakan sikap tegas untuk tetap bertahan di lokasi tersebut hingga personel keamanan benar-benar ditempatkan di sana guna memberikan perlindungan langsung.
“Kalau tim keamanan sudah bergeser ke sana dan tinggal di sana, baru masyarakat kami bergeser. Itu sudah kesepakatan warga,” jelas Hafid.
Keputusan warga untuk bertahan bukan tanpa alasan. Rasa was-was masih menghantui mereka karena anggota keluarga dan anak-anak masih berada di zona perbatasan yang rawan gesekan dengan wilayah Kutim.
“Makanya mereka memilih bertahan. Pikiran mereka masih tertuju ke anak-anak yang ada di sana,” pungkasnya. (*)
