TANJUNG REDEB – DPRD Berau memberikan catatan terkait kualitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih aktif dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya.
Sebanyak 11 OPD mendapatkan catatan dari DPRD Berau, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tanaman Pangan Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perikanan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), dan RSUD dr Abdul Rivai.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyatakan, evaluasi DPRD Berau dalam forum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 sudah sangat objektif.
Melihat kondisi anggaran dan kemampuan SDM di pemerintahan, kata Sri Juniarsih, tentu akan menjadi perhatian serius pemerintah dalam melaksanakan program prioritas ke depan.
“Evaluasi itu sudah objektif, itu masukan untuk kami,” kata Bupati Sri, Senin (2/6/2025).
Bupati perempuan pertama Bumi Batiwakkal ini mengatakan telah memberikan arahan kepada semua OPD di lingkungan Pemkab Berau.
Dia menyebut, setiap dinas telah memiliki panduan dalam bekerja untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Namun, mereka tetap harus berinovasi dan menunjukkan kreativitas dalam memudahkan proses pelayanan sebagai jawaban atas kebutuhan pelayanan publik.
“OPD ini harus memaksimalkan tupoksi mereka,” pesannya.
Dalam catatan lain, dia menginginkan agar perangkat daerah memahami metode dalam penggunaan anggaran yang telah diberikan, mulai untuk kegiatan pelayanan ke masyarakat hingga peningkatan kapasitas SDM di setiap instansi.
Selain itu, penting pula kegiatan pembangunan yang telah dirancang sejak akhir 2024 agar dapat menjadi pedoman serius dalam memaksimalkan serapan anggaran. Mengingat pada tahun lalu, Silpa di Berau mencapai Rp893 miliar.
Silpa tersebut adalah angka yang sangat besar yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk pembangunan di Bumi Batiwakkal.
“Jangan sampai besar lagi Silpa tahun ini,” tegasnya.
Kritik yang disampaikan dewan juga tak menutup kemungkinan Sri akan melakukan potensi rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Berau dalam waktu dekat.
Terkait jadwal mutasi dan nama pejabat yang akan dirotasi, Bupati Sri masih merahasiakan agenda tersebut. Hanya saja, ia memastikan akan memantau kinerja pejabat dalam beberapa bulan ke depan.
“Tentu akan kami rotasi, tapi itu masih rahasia saya,” terangnya.
Ditemui beberapa waktu lalu, Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie, menegaskan setiap kritik yang disampaikan oleh dewan sejatinya menjadi bahan bakar pemerintah untuk bekerja lebih baik.
Dalam bidang kesehatan, pada tahun ini pihaknya menarget sebanyak 23 UPTD Puskesmas di Berau akan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh para anggota dewan.
Selain itu, memastikan setiap agenda penanganan stunting akan berbasis data yang valid. Hal itu berdasarkan pada tugas dan fungsi di setiap instansi yang juga fokus menangani persoalan stunting.
“Semoga target itu bisa dikejar tahun ini,” harap dia. (*)
