TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih meradang dan cukup berang dengan sikap PT Perusahan Listrik Negara (PLN UP3 Berau) yang tak juga berbenah atas kondisi krisis listrik di Bumi Batiwakkal.
Kepada awak media, saat malam pemadaman listrik yang mengundang aksi massa beberapa waktu lalu, ia mengaku sudah melakukan intervensi ke pihak perusahaan. Menggunakan kewenangannya sebagai kepala daerah.
Sebab, selain warga yang terdampak, ia sebagai salah satu pelanggan PT PLN UP3 Berau, turut terkena pemadaman.
“Saya ini korban juga, saya langsung komplain ke PLN,” ungkap Umi Sri-sapaan bupati.
Saat melakukan koordinasi ke pihak PLN, ia menegaskan telah menekan pihak PLN untuk memiliki daya alternatif guna memperkecil wilayah pemadaman.
Ia mengetahui, bahwa di salah satu pembangkit, PLTD Sambaliung, mengalami ledakan. Berujung perluasan pemadaman di kawasan perkotaan dan kecamatan sekitar.
Atas situasi itu, sudah seharusnya mendapatkan penanganan serius oleh PT PLN. Dengan mengambil langkah untuk menyiapkan daya alternatif yang sepadan dengan kebutuhan daya saat terjadi maintenance.
“Bisa pakai alat pembangkit dari luar, skema itu sudah pernah dilakukan. Itu harusnya sudah lebih siap,” kata dia.
PT PLN yang berada dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membuat pemerintah tak dapat melakukan intervensi lebih jauh.
Namun, sebagai penguasa administratif wilayah di Bumi Batiwakkal, ia dapat merasakan keluhan mayoritas pelanggan PT PLN UP3 Berau. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian serius pihak perusahaan negara tersebut.
Ia juga mendukung aksi yang dilakukan masyarakat, sehingga PLN dapat segera berbenah. Sehingga tidak selalu melempar kesalahan ke perusahaan daerah.
“Jangan selalu diarahkan ke kami, itu kan BUMN. Seandainya dia itu bawahan saya, saya bisa tekan atau saya anggarkan untuk beli mesin baru,”tegasnya.
Namun begitu, ia tak membenarkan terhadap aksi pengrusakan. Hanya saja, tindakan para pelanggan saat malam pemadaman berlangsung, ia anggap sebagai tuntutan yang harus mendapatkan perhatian serius PT PLN.
Oleh karena itu, sehari pasca demonstrasi massa malam itu, ia langsung berkomunikasi dengan pihak komisaris PT PLN Wilayah Kaltimantan Timur dan Utara.
“Saya berhak juga untuk ikut demo itu, karena kami ini pelanggan PLN juga,” ucap dia.
Sebagai kepala daerah, ia mengingatkan kepada seluruh warga Berau, untuk bisa memahami bahwa dalam hal pengembangan kelistrikan di Berau, berada sepenuhnya di tangan PLN.
Karenanya, ia berharap PLN dapat mengevaluasi diri dan melakukan pembenahan atas arahan dari Kementerian BUMN.
Ia berharap, kondisi ini tak terulang ke depan. Selain itu, tak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi.
“Sudah seharusnya kita ini bersama-sama untuk mencari solusi, bukan menjatuhkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Manajer PT PLN UP3 Berau, Rizki Rhamdan Yusup, telah menerima segala kritikan dari masyarakat. Ke depan ia komitmen untuk membenahi perusahaan yang pimpin.
“Ini teguran untuk kami agar bekerja lebih baik,” kata dia.
Dalam situasi saat ini, ia mengaku cukup kelimpungan. Dimana listrik akan terus alami pemadaman bila belum ada bantuan daya dalam angka yang besar.
Oleh karenanya, ia memastikan pada Juni 2025 mendatang, listrik sistem Mahakam akan sudah tersambung. Paling cepat, pada Maret 2025. Sebab, di pesisir selatan Berau, kini telah berdiri SUTM yang akan menyambungkan daya listrik lewat sistem Mahakam tersebut.
“Paling cepat itu Maret. Kalau sudah ada sistem Mahakam, daya akan stabil. Karena jumlah dayanya sangat besar,” tuturnya.
Pun pihak PLN tak akan melakukan mengajukan aksi brutal massa itu ke ranah hukum. Sebab, ia memahami bahwa sejatinya memang pelanggan harus diberikan pelayanan yang maksimal.
Ia juga berjanji, ke depan akan melakukan rapat koordinasi bersama para petugasnya untuk memastikan penanganan gangguan dapat dikerjakan secepat mungkin.
“Kami akan tingkatkan pelayanan kami,” ujarnya. (*)
