TANJUNG REDEB – Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Berau terhadap LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2021 tidak dihadiri kepala daerah. Baik itu Bupati Berau, maupun Wakil Bupati Berau.
Kondisi ini menjadi salah satu catatan penting bagi DPRD Berau, khususnya bagi Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah yang memimpin rapat paripurna tersebut.
Menurutnya, sejak dirinya menjadi anggota DPRD Berau pada 2014 lalu, setiap rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Berau terkait LKPJ Bupati Berau, kepala daerah baik bupati maupun wakilnya selalu hadir.
Meskipun juga dikatakannya, Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau mengikuti jalannya sidang paripurna secara online, lantara berhalangan hadir.
“Sejak saya jadi anggota DPRD sejak 2014 disini, baru ini Paripurna tidak dihadiri kepala daerah. Ini kurang tepat, dan semoga di rapat paripurna selanjutnya, bisa dihadiri secara offline,” katanya usai Paripurna, Rabu (25/5/2022).
Dijelaskan Sari, ketidakhadiran kepa daerah itu akan menjadi catatan pihaknya. Menurutnya, kehadiran kepala daerah sangat diperlukan untuk merespon berbagai catatan yang disampaikan DPRD Berau. Seharusnya, jadwal Paripurna, sudah bisa disesuaikan dengan jadwal dari bupati maupun wakil bupati.
“Karena tidak hadir, jadi tidak bisa memberikan respon dengan apa yang disampaikan. Ini sebagai evaluasi, agar ke depannya tidak terjadi lagi,” katanya.
Dilanjutkan politisi Golkar ini, sudah menjadi tugas DPRD, untuk membahas LKPJ dan memberika rekom kepada Pemda Berau, apa yang harus dievaluasi dan sebagainya. ia berharap, apabila pimpinan daerah hadir, bisa langsung merespon rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD.
“Selama ini, kami selalu seperti itu, dengan bupati dan wakil bupati sebelumnya, ke depannya harus diplaning jauh hari, mana kegiatan yang lebih penting,” tegasnya.
Dalam LKPJ yang disampaikan oleh anggota DPRD Berau, dari Fraksi Demokrat Abdul Waris, yang juga menjadi Ketua Pansus LKPJ tahun Anggaran 2021.
Terdapat ada 17 rekomendasi yang disampaikannya. Diantaranya mengenai permasalan jalan menuju ke destinasi wisata, dan juga sistem absensi finger print yang seharusnya bisa diterapkan di kantor pemerintahan, mengingat situasi Covid-19 sudah melandai.
Termasuk menyampaikan hasil penilaian kinerja sejumlah OPD yang dinilai efektif dan tidak efektif. (/)
