Foto: Bupati Sri Juniarsih usai membuka kegiatan sosialisasi penyelesaian penanganan konflik tenurial kawasan hutan, potensi dan resolusi konflik di Kabupaten Berau beberapa waktu lalu
TANJUNG REDEB-Bupati Berau menghadiri acara sosialisasi penyelesaian penanganan konflik tenurial kawasan hutan, potensi dan resolusi konflik di Kabupaten Berau, di Ballroom Hotel Grand Paramadina, Kamis (6/10/2022). Acara tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Bupati Berau, Ketua DPRD Berau, dan camat se-Kabupaten Berau.
Bupati Berau Sri Juniarsih dalam sambutannya mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim yang telah menyelenggarakan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini adalah langkah awal dalam menyelesaikan dan menangani konflik tenurial sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada.
Seperti diketahui, kawasan hutan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, konflik tenurial atau sengketa lahan baik yang terjadi di dalam, maupun di luar kawasan hutan menjadi persoalan yang sangat komplek.
“Seperti status kawasan hutan yang menghambat pengelolaannya, dan tumpang tindih yang masih menjadi persoalan umum di Kabupaten Berau. Tanpa penyelesaian yang menyeluruh ini akan menjadi persoalan dan konflik berkepanjangan,” jelasnya.
Sehingga kata Sri Juniarsih, negara dalam hal ini harus hadir dan menyelesaikan persoalan ini. Pemkab Berau kata dia, akan memfasilitasi setiap langkah dan upaya dalam menyelesaikan konflik tenurial di Bumi Batiwakkal.
Besar harapannya, Dinas Kehutanan Kaltim, dapat terus mendukung penyelesaian konflik dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Berau. Dengan penyelesaian yang mengedepankan asas kehumanisan dan musyawarah mufakat
“Dengan penyelesaian asas musyawarah, tentu akan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan itu yang kami harapkan,” terangnya.
Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi penyelesaian konflik tenurial, tapi juga merumuskan upaya penyelesaiannya. Sehingga, dapat diaplikasikan oleh masing-masing pemerintah kecamatan di wilayahnya masing-masing.
“Memang persoalan tenurial ini hampir di semua daerah, tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya tanpa menyebabkan masalah baru. Dan tentu kami sangat berharap, masalah tenurial di Berau dapat diselesaikan secara menyeluruh,” pungkasnya.
