BERAU TERKINI – Pentingnya penguatan sistem keselamatan di destinasi wisata menjadi sorotan, khususnya kawasan pantai, menyusul kejadian di Lamin Guntur, Kecamatan Bidukbiduk.
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Samsiah Nawir, mengakui, hingga saat ini belum semua pantai memiliki petugas penjagaan.
“Tidak semua pantai ada yang menjaga. Tapi untuk pantai yang dikelola resort, swasta, maupun kampung, pengelola wajib siap menghadapi potensi kejadian, termasuk mitigasi bencana, respons cepat, dan penanganan darurat,” ujarnya pada Berauterkini, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, di setiap destinasi wisata idealnya telah tersedia posko keamanan.
Posko tersebut melibatkan tim pengamanan serta dukungan layanan kesehatan dari puskesmas atau pustu setempat.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala belum meratanya pengawasan di seluruh destinasi wisata.
Saat ini, pemerintah daerah belum merencanakan penambahan petugas penjagaan secara khusus.
“Karena ada kebijakan efisiensi anggaran, penambahan petugas belum bisa dilakukan. Tapi kami fokus pada penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan mitigasi bencana bagi pengelola wisata,” jelasnya.
Selain itu, Disbudpar juga mengakui fasilitas keselamatan di sejumlah destinasi masih belum lengkap.
Rambu peringatan dan alat keselamatan belum tersedia secara optimal di semua lokasi.
“Kami terus mendorong pengelola untuk memenuhi standar minimal keselamatan, termasuk SOP, rambu-rambu, dan fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.
Dalam hal penanganan kejadian darurat, koordinasi lintas sektor terus diperkuat.
Penanganan dilakukan secara terpadu melibatkan pengelola wisata, pemerintah kampung, kecamatan, BPBD, aparat TNI/Polri, hingga tenaga kesehatan.
“Koordinasi ini penting agar penanganan bisa cepat dan tepat saat terjadi kondisi darurat,” katanya.
Menindaklanjuti insiden yang telah terjadi, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keselamatan di destinasi wisata.
Evaluasi tersebut mencakup pengawasan, kesiapan SDM, kelengkapan fasilitas, hingga kepatuhan terhadap SOP.
“Ke depan, Disbudpar juga akan mendorong kebijakan penguatan keselamatan wisata,” tegasnya.
Upaya itu di antaranya peningkatan pelatihan mitigasi bencana, kewajiban penyediaan rambu dan SOP keselamatan, serta imbauan kepada pengelola untuk menambah tenaga dan fasilitas penyelamatan, khususnya saat musim kunjungan tinggi seperti libur Lebaran, libur sekolah, dan Natal-Tahun Baru.
“Ini menjadi bahan evaluasi kami agar ke depan sistem pengamanan destinasi wisata bisa lebih baik,” pungkasnya. (*)
