BERAU TERKINI — Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, masa depan pembangunan daerah harus berpijak pada tata kelola yang kolaboratif, inovatif, dan kuat secara digital.
Hal ini disampaikan sebagai arahan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Berau untuk perencanaan tahun 2027.
Mengusung tema penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, Pemkab Berau membidik peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sebagai sasaran strategis.
“Tema ini menjadi pijakan untuk menyinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Berau,” ujar Sri Juniarsih, Selasa (7/4/2026).
Sri Juniarsih menjelaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 memiliki posisi yang sangat krusial.
Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, di mana fondasi pembangunan harus semakin kokoh dan terintegrasi di seluruh perangkat daerah.
Sri Juniarsih menekankan, arah kebijakan di Bumi Batiwakkal tidak boleh berjalan sendiri.
Keselarasan dengan kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur, menjadi syarat mutlak.
“Sinkronisasi ini penting agar program pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target nasional,” tegasnya.
Di hadapan para peserta forum, Bupati perempuan pertama Berau ini secara jujur mengingatkan adanya tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, hingga aspek manajerial.
Oleh karena itu, ia meminta setiap instansi untuk jeli dalam menentukan program prioritas.
Fokus pembangunan 2027 akan diarahkan pada beberapa poin utama, di antaranya penurunan angka stunting secara masif dan transformasi layanan publik ke sistem digital yang lebih cepat dan transparan.
Selain itu, pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
“Setiap program harus disusun secara rasional, terukur, dan berbasis kebutuhan prioritas, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelas Sri Juniarsih.
Selain penguatan internal eksekutif, Sri Juniarsih juga mengajak DPRD Berau sebagai mitra strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran.
Kolaborasi ini dianggap kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan daerah benar-benar kembali manfaatnya kepada rakyat.
Meski menyadari dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ia tetap optimistis Kabupaten Berau memiliki potensi besar yang bisa digali untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Melalui forum ini, kita harapkan terbangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Berau,” pungkasnya. (*)
