BERAU TERKINI – Kinerja perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Berau mendapatkan sorotan karena belum memberikan pemasukan yang maksimal kepada daerah. Salah satu yang disorot adalah Perusda Bhakti Praja.
Direktur Bhakti Praja, Sultan, menjelaskan, perusahaan yang dipimpinnya sejak 2023 memiliki tiga unit usaha, yakni pengangkutan CPO, jual beli karet, dan peternakan ayam petelur.
Menurut Sultan, karena Perusda Bhakti Praja merintis dari nol, maka pihaknya mengambil peluang usaha yang bisa dijalankan.
“Pengangkutan CPO memanfaatkan unit-unit masyarakat, di mana kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan untuk mengangkut CPO-nya dari pabriknya ke pelabuhan. Itu menggunakan unit-unit masyarakat bukan milik Perusda Bhakti Praja,” ungkap Sultan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Berau pada Senin (13/10/2025).
Terkait jual beli karet, awalnya Perusda Bhakti Praja menilai lebih menjanjikan bisnis kelapa sawit karena banyak tersedia di Berau. Namun, bisnis sawit membutuhkan lebih banyak modal. Sementara, perusahaan belum memiliki cukup modal.
Sedangkan, bisnis ayam petelur menjadi salah satu rencana yang sudah disusun karena Bhakti Praja berdiri dengan kajian teknisnya bidang agribisnis.
“Kajian bisnisnya ya itu agribisnis. Kalau kita tahu agribisnis itu perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Nah, kami lihat di lapangan pada saat kami awal itu telur masih kurang. Maka kenapa usaha ayam itulah munculnya,” ujar Sultan.
Sultan mengatakan, Bhakti Praja masih akan melihat peluang-peluang bisnis yang bisa dijalankan dan siap bekerja sama dengan siapapun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dia menuturkan, Bhakti Praja mendapatkan evaluasi dari DPRD Berau, salah satunya terkait minimnya kontribusi perusahaan terhadap PAD.
Sultan beralasan, minimnya kontribusi terhadap PAD karena Bhakti Praja berangkat berangkat merintis dari nol dan tanpa penyertaan modal, sehingga belum bisa menghasilkan pendapatan.
“Karena ini kan persoalannya SDM, persoalannya kegiatan yang berdampak kepada hasil. Kalau ingin mendapatkan hasil tentu ada SDM-nya, ada usahanya, ada peluang-peluang yang lain. Itu mungkin perlu proses, tidak bisa serta-merta,” ujarnya.
“Kami baru definitif di Maret 2023 dan baru mendapatkan penyertaan modal. Walaupun kami sudah berkegiatan di 2023, tetapi kan ada beban usaha, ada operasional, tentu berbanding lurus dengan investasi yang diberikan daerah. Sehingga belum mampu menghasilkan PAD kepada daerah sampai hari ini,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Berau, Sumadi, meminta kepada seluruh perusda untuk berinovasi demi menghasilkan PAD. Apalagi, tahun depan dana transfer dari pusat akan dipotong.
Sumadi mengakui, Perusda Bhakti Praja baru mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah pada 2024 atau baru sekitar satu tahun berjalan.
Oleh karena itu, pihaknya meminta perkembangan usaha dari perusahaan. Ke depan, DPRD Berau menyarankan Bhakti Praja membentuk tim khusus untuk mengkaji bisang usaha yang lebih besar. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan memberikan PAD.
“Kalau saya sarankan, ada tim khusus ya, tim ekonomi, direktur dan pemerintah supaya bisa bersama-sama merencanakan usaha untuk Bhakti Praja agar bermanfaat kepada masyarakat Berau,” kata Sumadi.
Tim khusus tersebut, kata Sumadi, nantinya bisa terdiri dari direktur, tim ekonomi, hingga anggota dewan dan pemerintah yang nantinya berpikir bagaimana memaksimalkan kontribusi perusahaan untuk daerah. (*)
