BERAU TERKINI – Persoalan tapal batas wilayah yang tak kunjung tuntas menjadi pembahasan hangat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tabalar yang digelar Rabu (4/2/2026).
Dalam sambutannya, Camat Tabalar, Tri Anggoro Rahardjo, menerangkan, belum rampungnya penyelesaian batas wilayah kampung dan kecamatan telah berlarut sejak beberapa tahun lamanya.
“Sejak 2019 sampai sekarang, batas kampung dan batas Kecamatan Tabalar dengan Biatan maupun Sambaliung belum selesai,” ungkapnya.
Menurutnya, ketidakjelasan tapal batas kerap memicu klaim wilayah antarkampung.
Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi persoalan serius di kemudian hari.
“Masalah ini bisa membesar karena sudah beberapa kali terjadi klaim batas wilayah,” ujarnya.
Selain tapal batas, Tri juga menyoroti kondisi drainase di pusat Kecamatan Tabalar yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Bahkan, beberapa waktu lalu, kendaraan roda empat hampir terperosok ke dalam parit akibat genangan air.
Selain itu, kebutuhan air bersih dan jaringan listrik juga masuk dalam daftar usulan prioritas Musrenbang.
Menurut Tri, masih ada sejumlah kampung yang belum menikmati layanan dasar tersebut secara optimal.
“Air bersih dan listrik masih menjadi kebutuhan mendasar warga kami, terutama di beberapa kampung. Semoga melalui Musrenbang ini, persoalan tersebut bisa dituntaskan,” harapnya.
Musrenbang Kecamatan Tabalar merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih, jajaran staf ahli Sekretariat Kabupaten Berau, seluruh kepala OPD, Wakil Ketua II DPRD Berau Sumadi, serta enam kepala kampung se-Kecamatan Tabalar.
Secara keseluruhan, Musrenbang 2026 mencatat 3.832 usulan dari 100 kampung di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau.
Khusus Kecamatan Tabalar, terdapat 443 usulan yang disampaikan, dengan sejumlah persoalan mendesak menjadi sorotan utama.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyampaikan, seluruh OPD yang hadir tidak hanya mendengar, tetapi juga menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan, terutama usulan yang masih memungkinkan direalisasikan di tengah keterbatasan fiskal.
“Semua usulan akan ditindaklanjuti dan dibahas bersama tim anggaran. Namun tidak semua bisa terpenuhi karena adanya kebijakan efisiensi,” jelasnya.
Terkait tapal batas wilayah, Sri Juniarsih secara khusus meminta OPD terkait untuk segera menyelesaikan persoalan yang telah menjadi masalah klasik selama bertahun-tahun itu.
“Saya minta OPD terkait segera menyelesaikan persoalan ini. Saya ingin sebelum periode saya berakhir, tapal batas wilayah sudah tuntas,” tegasnya. (*)
