TANJUNG REDEB–Ajakan bergabung menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara oleh gubernur Kaltara direspons positif Wakil Bupati Berau, Gamalis. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemprov Kaltara merupakan hal yang wajar dan lumrah. Agar terjadi perluasan daerah yang tentu akan berdampak terhadap dana bagi hasil dan lain sebagainya bagi Kaltara.
Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Berau,sampai dengan saat ini belum terpikirkan tawaran ini. Alasannya karena sifat tawaran ini disampaikan dalam forum silaturahmi. Pada waktu gubernur Kaltara bersilaturahmi ke rumah bupati Berau beberapa waktu lalu.
“Jadi dari sisi Pemda Berau belum terlalu menjadikan ini sebagai hal serius. Itu dikarenakan tadi, masih di dalam wacana pembicaraan. Belum ada tahap pertemuan dua pemerintahan,” ujarnya, Selasa, 22 Juni 2021.
Sehingga, apa yang menjadi keinginan Kaltara, menurut Gamalis sangat wajar. Apalagi, pada masa awal rencana pembentukan Kaltara, Berau salah satu kabupaten yang sangat diinginkan untuk bergabung.
Kemudian jika melihat rencana itu, ia bersama Bupati Sri Juniarsih tidak akan gegabah dalam mengambil sikap. Karena masih banyak yang harus menjadi pertimbangan sebelum bergabung ke kaltara
“Dulu Berau awal pembentukan Kaltara sebatas mendukung, tapi akhirnya tidak bergabung. Tentu tidak bergabungnya ini ada banyak faktor,” ucapnya.
Pertama, kata Gamalis, bergabungnya Berau dalam sebuah daerah otonomi naru (DOB), bukan hanya emosional yang dipikirkan, tapi ada perhitungan yang menjadi pertimbangan. Di antaranya, kemampuan ekonomi warga, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luasan Berau maupun Kaltara, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang utama.
Ketika ingin bergabung, itu menjadi bagian-bagian pertimbangan. Memang pasti akan ada sisi negatif dan positif. Jika ibu kota berada di Bulungan akan jauh lebih mudah komunikasi dengan provinsi.
“Tapi ada hal lain yang betul-betul harus dipikirkan dengan matang,” tegasnya.
“Karena sekali kita mengambil langkah salah maka akan panjang akibatnya,” tambahnya.
Artinya, di kondisi saat ini, Berau hanya perlu melihat keseriusan Kaltara . Dalam merangkai keinginan mereka seperti apa. Apakah ini hanya sebatas silaturahmi, atau hanya sebatas wacana. Atau benar-benar serius dengan membuka sebuah forum komunikasi dua daerah.
Selain itu, Berau juga perlu meminta pertimbangan kepada provinsi induk yakni Kaltim dan juga anggota DPRD Berau maupun provinsi. Terkait untung rugi yang akan diperoleh jika meninggalkan Kaltim dan bergabung ke Kaltara.
“Kalau saya pribadi ini hanya sebuah wacana yang terbingkai dalam silaturahmi yang terjalin antara Ibu Bupati Berau dan gubernur Kaltara,” ujarnya lagi.
Gamalis juga menegaskan bila segala sesuatu tetap ada kemungkinan, makanya Berau hanya tinggal menimbang untung rugi melepas Kaltim untuk ke Kaltara. Atau sebaliknya menimbang bagaimana perlakukan provinsi Kaltim dengan Berau. Apakah selama ini sudah adil atau belum. Dalam pembangunan dan pembagian keuangan ke daerah.
Termasuk pengelolaan aset provinsi Kaltim yang sampai saat ini belum terpelihara secara maksimal. Contohnya adalah jalan provinsi dari Sambaliung sampai dengan Batuputih. Yang menjadi wewenang provinsi yang dimanfaatkan warga berau terutama warga pesisir. Berulang kali memakan korban, berulang kali juga Berau meminta ke provinsi untuk ditangani tapi belum teratasi.
“Nah hal-hal seperti ini yang bisa menjadi pertimbangan ke depan apakah akan tetap bertahan di Kaltim atau memilih bergabung ke Kaltara. saya pikir semua kemungkinan bisa terjadi,” tutupnya. (*)
Editor : Bobby Lalowang
