BERAU TERKINI – Angka statistik penanganan stunting di Berau menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.381/2025, Berau berada di peringkat ke-10 dari 10 kabupaten/kota atau yang terbawah di Kalimantan Timur.
Kondisi ini memicu reaksi cepat dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Berau.
Respons cepat ini merupakan tindak lanjut dari peringatan keras Bupati Berau Sri Juniarsih dalam rapat evaluasi serapan APBD 2025 beberapa waktu lalu.
Berau tercatat hanya meraih 94 poin dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang juga Ketua TPPS Berau, segera mengumpulkan tim terpadu untuk memonitor kelemahan intervensi.
“Paling bawah kita dalam penanganan stunting, ini alarm untuk kita semua,” tegas Gamalis.
Gamalis menegaskan, rendahnya peringkat ini bukan hanya persoalan angka, tetapi cerminan lemahnya jangkauan program di lapangan.
Ia mengkritik keras kinerja tim yang terdiri dari tingkat kampung hingga pemerintah daerah karena gagal menyelaraskan data yang terintegrasi.
Menurutnya, data yang diolah dari tingkat kampung dan bermuara di Pemprov Kaltim adalah acuan krusial untuk evaluasi, penentuan program lanjutan, dan penakar kinerja.
“Kelemahan kita adalah pola pelaporan secara berkala. Sementara data menjadi hal penting untuk menakar kinerja,” ucapnya.
Gamalis menginstruksikan seluruh unsur TPPS untuk segera terjun ke lapangan, memastikan setiap ibu dan bayi dengan potensi stunting mendapatkan pendampingan gizi seimbang serta edukasi pola asuh yang inovatif dan kreatif.
Selain mengkritik masalah pelaporan data, Gamalis juga menyoroti capaian program instansi non kesehatan yang masih berada di bawah target, khususnya DLHK dan Disnakertrans Berau.
Instansi-instansi ini dianggap belum menunjukkan progres signifikan dalam mendukung penanganan stunting.
Gamalis meyakini, lemahnya progres ini disebabkan minimnya SDM yang fokus memberikan laporan intensif.
“Karena stunting ini bukan hanya soal isu kesehatan. Namun, juga sektor lain untuk memudahkan akses mendapatkan makanan dengan gizi seimbang,” bebernya.
Gamalis berharap pertemuan tersebut menjadi kesadaran kolektif akan pentingnya pengolahan data yang akurat.
Sebagai tindak lanjut, seluruh tim diinstruksikan untuk memberikan laporan berkala yang akan dimulai pada awal Januari 2026 untuk memonitor capaian program tahun ini. (*)
