BERAU TERKINI – Pemprov Kaltim membatalkan anggaran senilai Rp 7 miliar yang semula dianggarkan untuk pengembangan pariwisata di Berau.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau tidak menerima kucuran anggaran baik dari Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat di tahun 2026.
Kondisi ini terjadi akibat perubahan kebijakan anggaran yang dipicu oleh pemangkasan dana di tingkat pusat.
Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Berau, melalui Staf Teknis Pengawas Kepariwisataan Disbudpar Berau, Andi, mengungkapkan bahwa sebelumnya terdapat sinyal positif terkait dukungan anggaran dari provinsi.
Berdasarkan informasi awal yang diterima pada awal 2026 lalu, Dispar Provinsi Kaltim sempat menginformasikan adanya persetujuan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk Berau.
“Informasi terakhir yang kami terima dari Dispar Provinsi Kaltim, awal tahun 2026 kemarin infonya kita di terima mendapatkan anggaran Rp7 miliar,” ujar Andi.
Namun, setelah dilakukan proses pelengkapan data administrasi yang dibutuhkan, situasi berubah. Pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada perubahan kebijakan transfer ke daerah, termasuk sektor pariwisata.
“Ketika kami melengkapi data yang dibutuhkan, ternyata pemerintah pusat juga memangkas anggaran. Itu berimbas pada perubahan kebijakan, sehingga dana tersebut tidak jadi direalisasikan,” jelasnya.
Akibat kondisi tersebut, Disbudpar Berau harus menyesuaikan program dan kegiatan pengembangan kebudayaan serta pariwisata dengan keterbatasan anggaran daerah yang tersedia.
Sejumlah rencana pengembangan destinasi dan promosi pariwisata pun terpaksa ditunda.
Meski demikian, Andi menyebut pihaknya tetap berupaya menjaga keberlanjutan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta menjalin kolaborasi lintas sektor, sambil menunggu kejelasan kebijakan anggaran di tahun-tahun berikutnya.
Sebelumnya diberitakan, Disbudpar Berau masih menunggu kejelasan bantuan dari Pemprov Kaltim terkait pengembangan destinasi wisata Biduk-biduk.
Namun hingga kini, realisasi bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim masih belum menemui kejelasan.
Staf Teknik atau Pengawas Kepariwisataan Disbudpar Berau, Andi, mewakili Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Syamsiah Nawir, mengungkapkan bahwa pengusulan bantuan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Dari sisi kami sebagai OPD teknis, semua tahapan sudah diselesaikan. Lahan sudah clear and clean, dokumen perencanaan juga lengkap,” jelas Andi.
Ia menyebutkan, harapan adanya dukungan provinsi sempat menguat setelah Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan pernyataan dukungan secara lisan saat kunjungan ke Labuan Cermin beberapa waktu lalu.
Menurut Andi, proposal yang diajukan Disbudpar Berau bahkan telah melewati tahapan verifikasi. Meski demikian, belum ada kepastian apakah bantuan keuangan tersebut akan direalisasikan atau tidak.
“Kami juga belum menerima penjelasan pasti terkait kendalanya. Bisa jadi ini imbas dari kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang berpengaruh hingga ke daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Disbudpar Berau tetap membuka kemungkinan skema dukungan lain dari Pemprov Kaltim.
Salah satunya melalui OPD berbeda, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), khususnya untuk pembangunan infrastruktur penunjang berupa akses jalan menuju kawasan wisata.
“Kami berharap, meskipun tidak langsung melalui Disbudpar, pengembangan kawasan wisata Biduk-Biduk tetap mendapat perhatian, karena potensinya sangat besar bagi pariwisata Berau,” pungkasnya.(*)
