BERAU TERKINI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuktikan keseriusannya dalam membangun kualitas sumber daya manusia lokal. Langkah strategis ini diambil sebagai persiapan menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud secara resmi meluncurkan Proyek Perubahan Strategi Percepatan Implementasi Gratispol Pendidikan. Acara peluncuran berlangsung di Gedung Olah Bebaya Samarinda pada Senin (17/11/2025).
Program ini menyasar puluhan ribu mahasiswa yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Bantuan Uang Kuliah Tunggal atau UKT diserahkan secara simbolis kepada 53 perwakilan mahasiswa.
Rudy mengumumkan bahwa anggaran sebesar Rp 44 miliar telah cair untuk tujuh perguruan tinggi negeri yang administrasinya lengkap. Total penerima manfaat dari program ini tercatat mencapai 32.853 mahasiswa.
Meski pendapatan asli daerah sedang mengalami pemangkasan, pemerintah memastikan dukungan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
“Bagi kami, pendidikan ini bukan cost. Tapi investasi Kaltim,” tegas Rudy.
Memutus Rantai Kemiskinan
Program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Standar pendidikan minimal warga Benua Etam kini ditargetkan mencapai jenjang sarjana.
Gubernur juga menjanjikan perluasan jangkauan program pada tahun depan. Bantuan UKT gratis rencananya akan mencakup seluruh universitas mulai dari semester satu hingga delapan.
Syarat penerima manfaat program ini dibuat cukup sederhana demi kemudahan akses. Mahasiswa hanya perlu membuktikan domisili di wilayah Kaltim minimal selama tiga tahun.
“Gunakan segera untuk meringankan beban mahasiswa. Agar anak-anak Kaltim dapat mengenyam pendidikan tidak sebatas SMA/K, tapi hingga jenjang S1-S3,” harapnya.
Penggunaan Dana Harus Tepat
Rudy sempat menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran bantuan. Hal ini disebabkan oleh proses perubahan anggaran daerah yang baru rampung pada awal November.
Ia lantas memberikan peringatan keras terkait pengelolaan dana bantuan pendidikan tersebut. Anggaran ini merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan tertib administrasi.
“Dana gratispol wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran. Tidak boleh ada penyimpangan atau penyalahgunaan,” pungkas Rudy. (Ftr/Adv/Diskominfo Kaltim)
