BERAU TERKINI – Fenomena banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Berau memicu reaksi dari DPRD Berau, yang sama-sama menuntut mitigasi serius namun dengan fokus yang berbeda.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan, banjir bukanlah persoalan baru di Bumi Batiwakkal.
Ia berpendapat, banjir tidak selalu bisa dikaitkan 100 persen dengan kerusakan hutan, melainkan telah menjadi siklus tahunan yang kerap dipengaruhi oleh fenomena alam dan cuaca ekstrem.
“Ini kita tidak bisa mengatakan 100 persen banjir itu terjadi karena hutan kita dirusak. Banjir ini memang setiap tahun dari dulu sudah sering terjadi,” ujar mantan Kepala BPBD Berau ini.
Thamrin mengakui, saat masih aktif di BPBD, ia menyaksikan langsung betapa tingginya curah hujan sangat berpengaruh memicu kenaikan debit air di sungai-sungai besar Berau.
“Cuaca sangat berpengaruh. Saat hujan tinggi, debit air pasti tinggi. Jadi menurut saya ini lebih kepada fenomena alam,” jelasnya.
Meskipun menyoroti faktor alam, Thamrin tetap meminta masyarakat, khususnya di bantaran sungai, untuk meningkatkan kewaspadaan.
Ia memuji sinergitas antara BPBD dan BMKG Berau yang memungkinkan prediksi akurat.
“Kalau di Kampung Merasa itu sudah banjir, maka kita harus waspada di hilir. Pasti banjir. Itu bagian dari mitigasi,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan, terutama di sepanjang Sungai Segah dan Sungai Kelay, yang dinilai masih relatif baik dan harus dilindungi.
“Hutan ini menjadi resapan air. Kalau itu habis dibabat di hulu, tidak menutup kemungkinan bencana seperti di Sumatera terjadi di Berau,” tegasnya.
Berbeda dengan Thamrin, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan, upaya mitigasi harus dilakukan lebih serius dengan fokus pada kerusakan struktural.
Ia menilai kerusakan hutan dan pendangkalan sungai adalah dua faktor yang tidak boleh diabaikan.
Sumadi mendesak agar tidak ada lagi pembukaan hutan murni di wilayah Berau.
Selain itu, hutan yang sudah gundul akibat aktivitas pertambangan diminta segera direhabilitasi dan tidak dibiarkan terbuka dalam jangka panjang.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menginstruksikan perusahaan tambang mempertahankan struktur tanah di area konsesi.
Selain isu hutan, Sumadi menyoroti kondisi Sungai Kelay dan Segah yang menurutnya sudah mengalami pendangkalan cukup serius.
Ia menilai pengerukan perlu dilakukan, sehingga sungai dapat menampung debit air lebih besar dan mengalirkan air hujan langsung ke laut.
Secara umum, Sumadi menilai kesiapan mitigasi bencana pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.
Masih banyak lahan bekas tambang yang belum direklamasi dan sejumlah titik rawan belum tersentuh pemulihan lingkungan.
“Kita harus siap menghadapi musibah banjir. Maka perlu menyiapkan lebih dini daripada nanti sudah terjadi baru kita repot,” tegasnya.
Dia juga meminta agar peralatan penanggulangan bencana, termasuk penambahan perahu karet untuk BPBD agar diperkuat.
Sumadi juga mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga lingkungan, terutama dengan menanam kembali pohon di wilayah-wilayah terbuka dan bekas pertambangan. (*)
