Foto: Kondisi Gedung yang diproyeksikan untuk kantor Disbudpar di Jalan Pulau Derawan
TANJUNG REDEB. Kantor baru Dinas Kebudayaan dan pariwisata Berau sampai saat ini belum rampung. Kegiatan lanjutan pembangunan juga belum ada kepastian. Ironisnya bangunan tersebut kini kerap dijadikan tempat pesta Miras dan anak-anak ngelem.
Ada banyak laporan bahwa bangunan mangkrak tersebut kerap menjadi tempat oknum warga melakukan pesta Miras. Pantauan lapangan ada banyak sisa-sisa pecahan botol bekas minuman beralkohol.
Dugaan itu juga tidak menutup kemungkinan sering terjadi mengingat belum ada penerangan serta leluasa digunakan oknum tak bertanggung jawab karena tidak ada penjaganya.
Juga ada laporan bahwa lokasi tersebut kini kerap menjadi tempat anak-anak mabuk-mabukan ataupun menghisap lem.
Padahal, beberapa tahun lalu, terhembus kabar bahwa kantor tersebut akan digelontorkan dana untuk penyelesaiannya. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Berau, Masrani, sampai sekarang belum ada kejelasan kapan bangunan itu akan rampung. Pasalnya, anggaran itu adanya di provinsi.
“Belum tahu kapan itu bisa dilanjutkan pekerjaannya,” ujarnya.
Ia berharap agar ada kejelasan kapan penyelesaian bagunan itu bisa dilakukan.
“Bahkan ada kabar bahwa di sana juga kerap dijadikan tempat prostitusi. Tentu ini sangat miris. Benar-benar harus jadi perhatian bersama,” sebutnya.
Dikatakannya, akan mencoba mencari solusi untuk menghindari hal itu terjadi. Padahal, kata dia, lokasi tersebut sempat ditutup oleh pagar seng. Namun, tampaknya itu sudah dibongkar, oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
“Informasi yang kami peroleh, pagar bagian samping itu juga sudah tidak ada. mungkin mereka masuk lewat situ,” ungkapnya.
Hal itu pun dibenarkan oleh masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan Wawan. Di lokasi tersebut banyak ditemukan pecahan botol minuman keras, kaleng lem, hingga alas yang tidur berupa terpal yang tersusun rapi di dalam ruang bangunan.
“Ini sangat membahayakan. Saya takutnya disini juga dijadikan tempat untuk transaksi narkoba. Sebelum itu terjadi, maka harus ada tindakan yang diambil oleh Pemerintah sekarang,” tandasnya.(*)
Editor: RJ Palupi
