BERAU TERKINI – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan cabang olahraga di Gedung Bapelitbangda, Selasa (9/12/2025).
Pertemuan ini menjadi ajang menyatukan langkah jelang Porprov 2026, sekaligus membahas serius krisis pendanaan yang kini melilit organisasi olahraga daerah tersebut.
Rakor ini dihadiri oleh jajaran KONI Berau, perwakilan 52 dari total 63 cabor aktif, serta Asisten II Setkab Berau, Warji, sebagai perwakilan resmi Bupati Berau.
Ketua KONI Berau, Taupan Madjid, memaparkan, 2025 menjadi periode paling berat karena kebijakan pemerintah daerah meniadakan dana hibah yang dikelola langsung oleh KONI.
Anggaran kini dibebankan sepenuhnya melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Berau.
“Selama 2025 ini, kami tidak menerima anggaran hibah yang dikelola langsung oleh KONI. Bahkan, staf KONI sampai tidak menerima gaji selama delapan bulan, dan baru beberapa waktu lalu dirapel empat bulan,” ungkap Taupan.
Kondisi ini diperparah dengan keluhan sejumlah cabor terkait minimnya dukungan anggaran, terutama untuk event yang harus digelar pada Desember 2025.
Menurut Taupan, Dispora tidak dapat memberikan bantuan tambahan karena anggaran sudah ditutup pada akhir tahun.
Taupan membandingkan kondisi ini dengan daerah lain, seperti Kutai Timur, yang menerima hibah hingga Rp36 miliar dan dikelola langsung oleh KONI untuk pembinaan cabor.
Dengan keterbatasan pendanaan ini, Taupan khawatir kesiapan Berau menghadapi Porprov 2026 akan terancam.
Padahal, pada Porprov sebelumnya, Berau berhasil meraih posisi dua besar.
Untuk menghadapi Porprov 2026, KONI Berau mengajukan total anggaran sebesar Rp30 miliar, menyesuaikan kebutuhan pembinaan atlet dan akomodasi.
Namun, dalam rincian sementara, KONI hanya menerima kisaran total Rp8 miliar, yang merupakan gabungan dari Dispora dan tambahan Rp3 miliar dari DPRD Berau.
“Seharusnya dana untuk Porprov kami hitung Rp30 miliar. Namun, kami hanya mendapatkan kisaran Rp8 miliar. Jelas ini akan sangat berpengaruh,” tegas Taupan.
Meski demikian, ia tetap optimistis melihat potensi perolehan medali karena sejumlah cabor menunjukkan progres menjanjikan di Babak Kualifikasi (BK).
Mewakili Bupati, Asisten II Setkab Berau, Warji, menanggapi keluhan tersebut. Ia meyakini, kebijakan peniadaan hibah dan penempatan anggaran di Dispora memiliki latar belakang historis, kemungkinan sebagai upaya pencegahan berdasarkan pengalaman sebelumnya.
“Kebijakan itu pasti ada historisnya. Dan anggaran yang melekat di Dispora pasti sudah memiliki pos-posnya,” jelasnya.
Warji mengapresiasi keterbukaan KONI dan berjanji akan melaporkan seluruh aspirasi serta persoalan anggaran ini kepada Bupati.
“Semua ini akan menjadi perhatian dan akan kami laporkan kepada Bupati, karena olahraga adalah bagian dari prestasi daerah,” kata Warji.
Sayangnya, dalam Rakor krusial ini, instansi teknis yang diundang, seperti Dispora Berau dan BPKAD, tidak hadir untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi dari para pengurus KONI dan cabor, yang kemudian melanjutkan sesi diskusi terkait kendala pembinaan di lapangan. (*)
