BERAU TERKINI – Sebanyak 4 TPA bakal dibangun oleh Pemkab Berau guna mengatasi persoalan sampah dalam jangka panjang.
Pemkab Berau tengah menyusun langkah strategis untuk mengatasi persoalan persampahan yang terus meningkat setiap tahunnya.
Salah satu langkah konkret yang tengah dirancang adalah pembangunan empat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di sejumlah kecamatan sebagai bagian dari penanganan jangka panjang.
Sekretaris DLHK Berau, Masrani, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan TPA tersebut telah masuk dalam Rencana Induk Persampahan Kabupaten Berau. Empat lokasi yang telah ditetapkan berada di kawasan antara Semanting-Kasai, Talisayan, Bidukbiduk, dan Pegat Bukur.
“Empat lokasi ini kami pilih berdasarkan sebaran wilayah, jumlah timbulan sampah, serta akses logistik dan infrastruktur pendukung,” jelas Masrani saat dihubungi pada Jumat (12/9/2025).
Lebih lanjut, Masrani mengatakan, TPA yang direncanakan berada di antara wilayah Semanting dan Kasai akan menjadi pusat pemrosesan sampah utama untuk kawasan sekitar, termasuk sampah yang berasal dari Kampung Pulau Derawan. Sampah dari pulau wisata tersebut akan diangkut menggunakan kapal sampah menuju TPA.
“Saat ini, TPA Semanting-Kasai masih dalam tahap Feasibility Study (FS), penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), dan proses pengadaan lahannya,” ungkapnya.
Tak hanya itu, DLHK Berau juga tengah mengembangkan sistem Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R di sejumlah lokasi untuk mendukung proses daur ulang dan pengolahan awal sampah sebelum dibuang ke TPA.
Di Tanjung Batu, fasilitas TPS3R bahkan telah dilengkapi insinerator untuk membakar residu sampah. “Fasilitas seperti ini akan kami dorong agar tersedia secara bertahap di seluruh TPS3R. Sehingga residu sampah dari pulau-pulau seperti Derawan bisa dikeringkan dan dibakar dulu sebelum dibuang ke TPA,” terangnya.
Sementara itu, dua lokasi lainnya, yaitu Talisayan dan Bidukbiduk, telah berada pada tahap persiapan lanjutan. Untuk Talisayan, dokumen Detail Engineering Design (DED) telah rampung, dan kini desainnya direvisi dari sistem open dumping menjadi sanitasi landfill agar lebih ramah lingkungan. “Kalau tidak ada hambatan, tahun depan fisik pembangunannya bisa dimulai,” ujarnya.
Untuk TPA Bidukbiduk, Masrani menuturkan bahwa persiapannya bahkan lebih maju. Studi kelayakan, DPPT, dan proses pembebasan lahan telah selesai. Dia menyebutkan, pembangunan TPA di Talisayan dan Bidukbiduk dapat dimulai serentak pada 2026.
“Bisa jadi di tahun 2026 mendatang ada pembangunan TPA di Talisayan dan Bidukbiduk,” tambahnya.
TPA terakhir yang direncanakan berada di wilayah Pegat Bukur. Masrani menyampaikan bahwa Pembangunannya saat ini sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Proyek ini disebut memerlukan anggaran sekitar Rp 150 miliar, dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Lahan di Pegat Bukur disiapkan hingga 20 hektare. Tapi penggunaannya tetap disesuaikan dengan kewenangan kabupaten yang hanya maksimal lima hektare,” terangny.
Menurutnya, luas lahan lima hektare sudah cukup untuk menampung dan mengelola sampah dalam jangka waktu puluhan tahun, tergantung sistem pengelolaannya.
Pembangunan TPS 3R di Kecamatan dan Kepulauan
Selain membangun TPA, Masrani menyebutkan bahwa Pemkab Berau juga menyiapkan pembangunan TPS 3R di seluruh kecamatan. Hal ini sangat penting bagi wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan memiliki TPA sendiri, seperti Kampung Derawan dan Maratua yang terletak di kawasan kepulauan.
“Tahun ini TPS3R di Maratua dibangun oleh DPUPR, sementara di Derawan dibantu oleh teman-teman dari NGO,” jelasnya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa beberapa TPS 3R lainnya juga tengah dibangun, antara lain di Gunung Tabur, Tanjung Redeb, dan Sambaliung. Adapun TPS 3R di Tanjung Redeb berada di kawasan Gunung Panjang dan dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Sedangkan di Pulau Derawan, ia bilang, TPS 3R yang sudah beroperasi mampu menampung hingga satu ton sampah per hari. Sementara itu, di Talisayan dan beberapa kecamatan lainnya, fasilitas serupa dibangun oleh pihak ketiga dengan dukungan dari perusahaan atau NGO.
“Jadi kita bermitra dengan LSM, perusahaan, dan NGO untuk mengatasi persoalan sampah. Tidak semua harus mengandalkan APBD, karena kalau hanya berharap dari sana tentu sulit dikejar,” ujarnya.
Meski berbagai sarana dan prasarana terus dibangun, Masrani menekankan bahwa kunci utama dalam pengelolaan sampah adalah keterlibatan masyarakat, terutama dalam pemilahan sejak dari rumah tangga.
Masrani menyebutkan bahwa pemilahan sampah dapat menghasilkan nilai ekonomis. Contohnya, pengiriman sampah terpilah dari Maratua ke Tanjung Redeb menghasilkan hingga Rp 1,8 juta sekali angkut. Sementara dari Tanjung Batu mencapai Rp 1,2 juta.
“Kami berharap masyarakat semakin sadar dan aktif dalam memilah sampah. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan,” pungkasnya.
