BERAU TERKINI — Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, angkat suara soal pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Berau yang dinilai perlu segera ditata ulang.
Sorotan itu muncul setelah masyarakat mengeluhkan mahalnya tarif sewa gedung serta sejumlah fasilitas daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, tarif sewa berbagai aset daerah, mulai dari gedung pertemuan, lapangan olahraga, hingga ruang publik disebut melonjak cukup tinggi.
Kenaikan itu bahkan dinilai memberatkan masyarakat umum dan pelaku usaha kecil.
“Kami menerima banyak laporan dari warga. Mereka merasa tarif sewa fasilitas daerah semakin tidak terjangkau. Padahal aset ini dibangun untuk kepentingan bersama,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membatasi akses publik.
Arman menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penetapan tarif agar lebih adil dan tetap selaras dengan prinsip pelayanan publik.
“Saya menyarankan Pemkab Berau melakukan pendataan ulang sekaligus menata kembali kebijakan pemanfaatan aset daerah. Jangan sampai pengelolaannya hanya menjadi ladang pendapatan, sementara fungsi sosialnya terabaikan,” tegasnya.
Selain aset yang dikelola langsung pemerintah, Arman juga menyoroti fasilitas yang dikelola pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
Ia mengkhawatirkan adanya ketidakseimbangan antara nilai kontrak dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Kita tidak menolak kerja sama dengan swasta, tetapi aturannya harus jelas. Jangan sampai masyarakat jadi terbebani karena tarif sewa terlalu tinggi,” katanya.
Arman juga mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama instansi terkait untuk duduk bersama menyusun regulasi yang lebih terarah.
Termasuk kemungkinan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) baru.
Transparansi dalam penetapan tarif dan pemanfaatan aset daerah menjadi sorotan penting.
“DPRD siap memfasilitasi. Yang kita cari adalah keseimbangan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik,” jelasnya.
Tak hanya soal tarif, Arman juga menyinggung keberadaan sejumlah aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia mendorong Pemkab melakukan inventarisasi agar aset yang menganggur bisa diberdayakan.
Menurutnya, jika ada aset yang tidak produktif, bisa dikembangkan menjadi fasilitas publik atau disewakan dengan tarif terjangkau.
“Selain menghidupkan aset, itu juga bisa mendukung ekonomi lokal,” pungkasnya. (*/Adv)
