Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arang Jau, memaparkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (Dapil) yang dia kumpulkan saat reses. Menurutnya, reses adalah wadah penting untuk menghubungkan anggota legislatif dengan konstituen mereka.

“Reses merupakan kegiatan penting bagi saya, karena melalui reses ini, saya dapat menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Arang Jau.

Sementara itu, bagi masyarakat, reses adalah kesempatan untuk berbagi permasalahan mereka dengan wakil rakyat mereka, berharap mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi.

Dalam reses yang dilakukan beberapa waktu lalu, masyarakat datang dan mengungkapkan berbagai permasalahan yang mereka alami. Arang Jau menjelaskan bahwa banyak dari aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan sektor pertanian dan infrastruktur. Pada sektor pertanian, bantuan yang diminta oleh masyarakat berupa pupuk, racun, dan juga perontok padi.

“Ada yang mengusulkan pupuk, racun, dan juga perontok padi. Ada juga bibit sapi, bibit buah-buahan dan banyak lagi, artinya kan pokir kami disesuaikan dengan prioritas masyarakat dulu yang memang dibutuhkan banget gitu,” tutur Arang.

Di sektor infrastruktur, masyarakat meminta pembuatan jalan kebun. Namun, Arang Jau menyatakan bahwa permintaan ini sulit dipenuhi karena lahan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Hal ini tentu berbeda jika lahan itu merupakan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).

Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dapat dipastikan tidak bisa dimiliki. Namun, bisa dikelola, dengan proses yang cukup panjang. Tapi jika ingin menguasai sebagai hak milik, bisa berurusan dengan hukum.

“Yah banyak di infrastruktur pas waktu reses kan kita turun ke dapil banyak juga yang mengusulkan untuk dibikin jalan kebun tapi yang bermasalah inikan lahannya itu bukan lahan KBNK tapi KBK,” ungkap Arang Jau.

Arang menjelaskan bahwa usulan itu mustahil untuk dipenuhi mengingat lahan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

“Artinya tidak bisa kita kerjakan apalagi masyarakat kita banyak lahan perkebunan yang pribadi atau mandiri itukan merupakan lahan KBK. Andai dia di posisi lahan KBNH bisa saja kita bantu pakai pokir-pokir kita kan,” kata Arang.

Meski begitu, dia menjelaskan hasil reses tersebut nantinya akan dimasukkan ke anggaran pokir masing-masing sebagai bentuk tindak lanjut dari usulan masyarakat.

“Hasil reses ketika kita turun ke lapangan mereka mengusulkan banyak itulah nanti yang akan kami masukkan ke anggaran pokir kami,” pungkasnya. (adv)