SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bagaikan medan pertempuran ide dan gagasan. Nota Keuangan dan Rancangan APBD tahun 2023 menjadi bahan bakar diskusi panas antara Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan fraksi-fraksi DPRD. Apresiasi dan kritik pedas beradu dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo, ini.
Sebanyak 16 anggota dewan hadir, baik secara daring maupun luring, untuk mencermati realisasi APBD dan menyampaikan pandangan mereka terhadap kebijakan keuangan daerah.
Pj Gubernur Akmal Malik membuka rapat dengan apresiasi atas kontribusi DPRD dalam menyusun nota keuangan dan Ranperda APBD 2023. “Kami hargai saran dan pertanyaan kritis dari fraksi-fraksi DPRD,” ujarnya, Senin (24/6).
Realisasi pendapatan daerah menjadi sorotan utama. Angka Rp 17,76 triliun atau 94,93 persen dari target, meskipun mengalami penurunan, menjadi bahan perdebatan sengit. Penurunan ini dipicu oleh tidak terealisasinya pendapatan transfer sesuai target.
Tak mau kalah, fraksi-fraksi DPRD melayangkan berbagai saran dan kritik. Sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi, lingkungan hidup, dan pengelolaan keuangan daerah tak luput dari sorotan tajam.
“Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua sektor,” tegas Akmal. “Peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan mereka, terutama di daerah 3T, menjadi fokus utama.”
Rapat ini menghasilkan komitmen kuat untuk mempererat kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim. Tujuannya: memastikan APBD 2023 berjalan efektif dan berdaya guna bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Perbaikan kondisi di daerah 3T menjadi target utama. Kerja sama dengan DPRD diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
