Sangatta – Perusahaan yang bergerak di bidang sosial, Yaga Yingde Group, telah memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang kurang mampu secara finansial. Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung siswa agar tetap rajin belajar dan memastikan kebutuhan sekolah mereka dapat terpenuhi.
Hal ini mendapat apresiasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman. Dia mengatakan aksi sosial ini bisa berkembang kedepan.
“Kemarin penyampaiannya, tidak hanya sebatas itu, akan lebih dikembangkan kalau perusahaan yang berkumpul lebih banyak. Mereka ini mengumpulkan perusahaan-perusahaan, mungkin CSR-nya, berdonasi untuk meningkatkan sumber daya manusia,” kata Faizal Rachman.
Selain itu, Faizal menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terus berupaya meningkatkan infrastruktur di sektor pendidikan. Program beasiswa juga ditingkatkan setiap tahun.
“Kemarin Pak Bupati sudah sampaikan anggaran beasiswa di Kutim terus ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiap tahun terus ditingkatkan dan itu terus dibenahi,” ujarnya.
Peningkatan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru juga menjadi fokus utama, untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik bagi anak-anak.
“Semua sekolah-sekolah juga dilakukan pembenahan. Kita ingin sekolah kita layak. Selain itu, guru juga kita sejahterakan. Supaya ada kenyamanan dia dalam proses pemberian pendidikan kepada anak-anak,” sambungnya.
Faizal Rachman juga meminta Yaga Yingde Group tidak hanya memberikan bantuan ke sektor pendidikan saja, tapi juga kesehatan. Dia ingin aksi sosial itu berkembang dan membantu pemerintah.
“Saya titip pesan, jangan cuma dari sisi pendidikan, tapi saya berharap juga dari sisi kesehatan. Karena ini untuk membantu pemerintah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Faizal menjelaskan pentingnya memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Masyarakat itu sudah dapat kartu BPJS belum, yang tidak mampu itu. Kalau belum tolong fasilitasi supaya mereka bisa dapat. Karena kita sudah siapkan anggaran untuk memberikan insentif BPJS kepada masyarakat yang tidak mampu,” urainya.
Dia juga menegaskan bahwa anggaran pemerintah untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu masih tersedia, tetapi sering kali tidak terserap karena kurangnya data.
“Kalau masyarakat itu tidak mampu bayar iuran silahkan masukkan datanya dan iuran itu dibayarkan Pemerintah melalui APBD. Kita punya anggarannya tiap tahun Rp 43 Miliar dan anggaran itu tiap tahun SiLPA. SiLPA disini tidak terserap karena data masyarakatnya tidak ada,” tandasnya. (adv)
