BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau melakukan efisiensi besar-besaran pada APBD 2026.
Sejumlah belanja aset, mulai dari pengadaan mobil dinas, atribut pegawai, hingga pakaian dinas, resmi ditiadakan tahun ini.
Langkah ini diambil menyusul menyusutnya APBD Berau yang hanya menyentuh nilai Rp3,4 triliun.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, anggaran daerah akan difokuskan sepenuhnya pada pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang membutuhkan dana besar.
“Jadi tahun ini tidak ada lagi mobil dinas,” tegas Sri Juniarsih saat memberikan keterangan terkait arah kebijakan keuangan daerah.
Terkait kebutuhan atribut dan pakaian dinas, Sri Juniarsih meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.
Ia beralasan, pemerintah tidak melakukan pemangkasan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sehingga kesejahteraan ASN tetap terjaga.
“Kan TPP tidak dipangkas, jadi bisa untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri,” ujarnya.
Selain belanja aset kendaraan, pos anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) juga turut dirasionalisasi.
Sebagai solusinya, administrasi pemerintahan akan dipacu untuk bertransformasi ke arah digital guna mengurangi beban biaya operasional kantor.
Padahal, pada 2025, pemerintah tercatat mengalokasikan anggaran hingga Rp3,18 miliar untuk belanja aset, termasuk pengadaan mobil dinas.
Kini, arah kebijakan berubah drastis demi penghematan. “Itu pentingnya nanti konsolidasi data secara digital,” terang Sri Juniarsih.
Ia juga menginstruksikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan penggunaan aset yang sudah tersedia.
Hal ini mencakup perawatan rutin kendaraan operasional dinas, termasuk mobil yang digunakan untuk menunjang kegiatan pejabat pratama.
“Maksimalkan aset yang ada, kita tidak kekurangan,” pesannya.
Menghadapi kondisi anggaran yang terbatas, Sri Juniarsih memerintahkan seluruh kepala dinas untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
Tujuannya agar daerah bisa mendapatkan kucuran program atau dana alokasi yang selaras dengan target pembangunan daerah tanpa membebani APBD.
“Harus rajin komunikasi ke pusat, buka jaringannya yang ada di pusat dan provinsi,” tutupnya. (*)
