BERAU TERKINI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau 2026 yang mencapai Rp3,2 triliun dinilai belum cukup kuat untuk mengakselerasi peningkatan status kampung mandiri secara menyeluruh.
Keterbatasan ini menuntut keterlibatan aktif dari seluruh mitra strategis pemerintah untuk memastikan fokus pembangunan tetap berorientasi pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur di tingkat kampung.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, dalam rangkaian safarinya ke berbagai kampung, mengingatkan seluruh elemen pendukung pemerintah untuk mengambil peran nyata dalam pembangunan.
Ia mengajak pihak perusahaan, komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi non-pemerintah (NGO) untuk bersinergi mengejar target peningkatan kualitas desa di Bumi Batiwakkal.
“Kita ingin semakin bertambah banyak kampung berstatus mandiri,” ujar Sri Juniarsih menekankan target besar pemerintah daerah.
Berdasarkan data profil desa saat ini, dari total 100 kampung yang tersebar di 13 kecamatan, tercatat masih ada 30 kampung yang berstatus maju dan 48 kampung berstatus berkembang.
Sementara itu, hingga 2025, baru terdapat 32 kampung yang berhasil meraih status mandiri.
Kondisi ini dinilai belum cukup ideal dalam konteks pembangunan masyarakat kampung secara luas.
“Ini akan kita geber terus untuk angkat statusnya,” tegas Sri Juniarsih.
Defisit anggaran yang terjadi secara nasional saat ini diakui cukup menghambat pelaksanaan berbagai program prioritas di kampung-kampung.
Situasi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk menerapkan skala prioritas yang sangat ketat.
Dengan ketersediaan anggaran yang ada, kemungkinan besar setiap wilayah hanya dapat menerima dua program pembangunan utama yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang kita ukur, berdasarkan kebutuhan dasar. Bukan dari keinginan kita,” jelasnya.
Melihat realitas tersebut, kolaborasi dengan pihak ketiga dipandang sebagai alternatif paling rasional untuk menjawab kebutuhan pembangunan.
Sri Juniarsih menilai, selama ini pemerintah telah memberikan ruang luas bagi setiap mitra untuk menjalankan berbagai jenis usaha di Berau.
Sehingga, kini saat yang tepat untuk memperkuat kontribusi balik melalui pembangunan daerah.
“Sudah saatnya kita membangun kolaborasi yang kuat,” tutur Sri Juniarsih.
Terkait pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), pemerintah berharap pihak swasta dapat menyelaraskan program mereka dengan rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah.
Harmonisasi ini penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan intervensi yang dilakukan bisa lebih merata ke setiap kampung, khususnya yang masih berstatus berkembang.
“Kita harmoniskan program ini, agar pembangunan bisa merata,” tutupnya. (*)
