BERAU TERKINI – Sektor pariwisata, ekonomi kreatif hingga UMKM diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Berau di tengah keterbatasan APBD 2026.
Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang memangkas lebih dari 50 persen APBD Kabupaten Berau pada 2026 berdampak langsung pada pola pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Berau dipaksa melakukan penyesuaian serius agar roda pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan bahwa Berau tidak boleh terus bergantung pada dana bagi hasil pusat.
Menurutnya, daerah memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Tantangan ini justru menjadi momentum bagi Berau untuk bangkit dengan kekuatan sendiri,” ujar Sri Juniarsih.
Bupati Berau menyebutkan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM menjadi tiga sektor prioritas yang akan menjadi tulang punggung pembangunan daerah ke depan.
Ketiganya dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus berada dalam kewenangan penuh pemerintah daerah.
Ia juga membandingkan kondisi Berau dengan sejumlah daerah di Pulau Jawa yang mampu bertahan dan berkembang meski memiliki APBD jauh lebih kecil.
Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi kebijakan menjadi kunci utama pembangunan, bukan semata besarnya anggaran.
“Banyak daerah dengan APBD terbatas tapi bisa maju karena potensi lokalnya digarap dengan serius,” katanya.
Dalam arahannya, Sri Juniarsih menginstruksikan seluruh OPD Pemkab Berau untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.
Seluruh kepala OPD diminta menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran ini ke dalam program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kita punya potensi SDA yang merupakan hak sepenuhnya masyarakat Berau. Saya minta seluruh OPD memaksimalkan ini sesuai tupoksi masing-masing,” tegasnya.(*)
