BERAU TERKINI – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2026 disebut-sebut menjadi yang paling sarat dinamika dalam beberapa tahun terakhir.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Fraksi Demokrat Perjuangan DPRD Berau, Rudi Mangunsong, saat menyampaikan pendapat fraksinya dalam Rapat Paripurna penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Minggu (30/12/2025).
“Kami berapa kali pembahasan APBD, ini paling panjang dinamikanya. Berapa kali skors, berapa kali deadlock (jalan buntu). Semua kita sikapi dengan bijak, karena muaranya kepada kepentingan masyarakat,” jelas Rudi.
Meskipun melalui proses yang panjang dan dinamis, Fraksi Demokrat Perjuangan menyatakan menyetujui dua Raperda untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Dua Raperda itu yakni Raperda tentang APBD 2026 dan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Persetujuan ini diberikan dengan harapan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ke depannya dapat dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tidak memberatkan masyarakat.
Namun, Fraksi Demokrat Perjuangan memberikan catatan kritis terkait penurunan anggaran.
Rudi menyoroti adanya penurunan transfer ke daerah pada 2026, terutama untuk Dana Bagi Hasil (DBH).
“Terpangkasnya APBD akan membuat kelimpungan,” ujar Rudi.
Ia menambahkan, penurunan ini berarti beberapa program visi misi yang sudah tersusun rapi kemungkinan harus ditunda untuk tahun berikutnya.
Penurunan penerimaan dari pusat ini dianggap sebagai tantangan sekaligus momentum bagi daerah.
“Ini menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat kemampuan fisikal daerah,” jelasnya.
Rudi menekankan, penyusunan APBD harus diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan aset daerah.
Meskipun penerimaan dari pusat menurun, Fraksi Demokrat Perjuangan berharap pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah dapat berjalan optimal. (*/Adv)
