BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau dipaksa untuk mengencangkan ikat pinggang menyusul penurunan drastis pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kebijakan efisiensi anggaran dari Kabinet Merah Putih di tingkat pusat memberikan dampak besar terhadap nilai yang dapat dikelola langsung Pemkab Berau.
Mengelola anggaran senilai Rp2,7 triliun dari proyeksi awal Rp4,2 triliun jelas merupakan tantangan besar.
Penurunan ini tidak hanya mengorbankan program infrastruktur di tingkat kabupaten, tetapi juga pengelolaan keuangan di tingkat kampung, karena adanya pemangkasan pada pendapatan yang bersifat earmark.
Pendapatan earmark dapat diartikan sebagai alokasi pendapatan pemerintah yang berasal langsung dari pusat yang ketat penggunaannya dan tidak dapat diubah oleh kebijakan keuangan pemerintah daerah.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Berau, Muhammad Said, mengungkapkan, kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap laju pembangunan di kampung.
“Tentu kondisi ini memberikan banyak pengaruh ke kampung,” sebut Said.
Berdasarkan data, total pendapatan yang bersifat earmark yang hilang dari pengelolaan pemerintah pada 2026 mencapai Rp303,3 miliar.
Rincian pengurangan yakni Dana Desa berkurang Rp87,7 miliar, DAK Fisik (untuk pembangunan infrastruktur langsung) berkurang Rp10,9 miliar, dan DAK Non-Fisik (dana perimbangan untuk peningkatan pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan) berkurang Rp204,7 miliar.
“Ini regulasi dari pemerintah pusat, kita harus terima,” ucap Sekda Berau itu.
Atas situasi ini, Pemkab Berau mendorong pemerintah kampung untuk menjadi lebih cermat dalam membuat skala prioritas belanja pemerintahan.
Fokus utama harus memastikan bahwa SDM di pemerintahan kampung mendapatkan hak yang semestinya, sehingga pelayanan tetap dapat berjalan.
Said juga meminta agar kampung tidak perlu khawatir secara berlebihan mengenai pembangunan infrastruktur.
Komitmen untuk sektor tersebut akan tetap dipertimbangkan dan diupayakan di tingkat kabupaten.
“Pastikan pelayanan tetap bisa berjalan secara maksimal,” pintanya.
Senada dengan komitmen Bupati Berau Sri Juniarsih, Said memastikan belanja pemerintah pada tahun depan akan diperketat dan hanya akan dialokasikan dengan mempertimbangkan skala prioritas yang mendesak. (*)
