Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, David Rante, menyoroti lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kutai Timur. Penegasan ini disampaikan David setelah mengikuti rapat finalisasi hasil kerja Panitia Khusus terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Ruang Hearing kantor DPRD Kutim pada Kamis, (11/7/2024).
David mengungkapkan kekhawatirannya mengenai proses penyerapan anggaran yang seringkali menjadi terburu-buru menjelang akhir tahun.
“Pembahasan pertama APBD terkesan lambat sehingga memang pas akhir tahun itu terkesan buru-buru sehingga memang banyak yang tidak terserap dengan baik,” jelas David kepada awak media.
Menurut David, keterlambatan dalam realisasi APBD disebabkan oleh proses pelaksanaan yang belum maksimal. Meskipun kini ada fasilitas online untuk meminimalkan masalah, dia mencatat bahwa masih ada kendala yang mungkin berasal dari sisi sumber daya manusia (SDM) atau sistem itu sendiri.
“Terkendala di proses pelaksanaannya karena kan kalau diliat, sekarang kan bisa dilakukan lewat online juga agar bisa lebih meminimalisir masalah tapi saya tidak tahu pasti juga apakah masalahnya dari sisi SDM atau sistem,” tambahnya.
David juga menyoroti bahwa proses tender berpengaruh pada teknis penyerapan APBD. Dia menyebutkan bahwa masalah teknis, seperti kontrak lama pekerjaan dan silpa di beberapa SKPD, tidak terlaksana sesuai perencanaan. Contohnya, anggaran untuk penambahan jumlah SDM yang tidak terealisasi sesuai target.
“Ditargetkan umpama di tahun 2023 itu targetnya seribuan tapi yang ada itu cuma enam ratus misalnya jadi otomatis ada silpa kalau tidak sesuai target,” ujar David.
Lebih lanjut, David mengungkapkan bahwa masalah terkait hutang dan jumlah SDM juga turut mempengaruhi proses penyerapan anggaran. Keterbatasan sistem untuk menginput data menjadi salah satu kendala yang harus diatasi.
“Karena memang terbatas yah ada sistem yang memang dibangun untuk menginput data itu tidak lebih dari ditargetkan itu juga menjadi kendala harusnya kan sedapatnya itu dibuka supaya di setiap SKPD itu bisa lebih,” pungkasnya. (Adv)
