BERAU TERKINI – Anggota DPRD Kaltim, Subandi memberikan kritik tajam atas kebijakan belanja modal berupa mobil mewah senilai Rp8,5 miliar untuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Kebijakan yang menurut dia tak bisa diambil ketika pemerintah tengah melakukan penyesuaian anggaran untuk program prioritas.

Bahkan efisiensi anggara di era Presiden RI Prabowo Subianto saat ini, membuat beberapa agenda pembangunan di Kaltim jadi mandeg.

Di tengah situasi itu, justru kepala daerah mengambil kebijakan ‘agak laen’ dengan belanja mobil model SUV ber-CC besar.

“Pemangkasan juga berdampak untuk program pembangunan,” kata Subandi, mengutip laporan Regional Kompas.

Setiap penggunaan anggaran dalam jumlah besar bagi pemerintah, harus melewati pertimbangan matang.

Merogoh kocek senilai Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan dianggap terlalu besar.

Anggota DPRD Kaltim, Subandi. (FB/Subandi Samarinda)
Anggota DPRD Kaltim, Subandi. (FB/Subandi Samarinda)

Sebab digunakan hanya bagi satu orang pejabat saja.

“Angka itu besar sekali, dilihat apakah medesak atau tidak,” tanya politisi PKS Kaltim itu.

Ia meyakini sejak lama kendaraan pemerintah tak perhan distop untuk diperbaharui.

Di garasi kepala daerah, tentu terdapat kendaraan yang mewah.

Selain mewah, kendaraan itu dapat difungsikan untuk menerjang medan yang berat.

“Harusnya maksimalkan yang ada dulu,” kata politisi Karang Paci itu.

Sebelumnya, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni mengatakan kendaraan semahal itu dibutuhkan kepala daerah untuk menunjang aktivitas tinggi kepala daerah ke kampung-kampung via darat.

Jalan berupa jalur tanah kuning dan penuh lumpur, masih menjadi tantangan yang pasti dihadapi rombongan KT 1 saat berkunjung ke kampung di Kaltim.

“Jalur geografis kita tidang ringan,” kata Sri Wahyuni.

Dia mengenal figur pemilik nama kondang Harum itu.

Pemimpin yang tak mau membangun infrastruktur kalau tidak melihat langsung kondisi jalan yang akan dibangun.

“Makanya kadang beliau nyetir sendiri, sampai ke titik buntu jalan yang sulit dilintasi,” ujarnya.

Saat turun ke medan berat, rombongan Pemprov Kaltim kerap terhambat hanya karena kendaraan yang digunakan KT 1 sangkut di jalan jelek.

Bahkan tak jarang harus bertukar mobil dengan rombongan untuk melancarkan kunjungan Harum.

“Jadi kepala daerah harus punya kendaraan yang bisa menembus segala macam kondisi jalan,” kata dia.