BERAU TERKINI – Anggota DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf menanggapi kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser. Menurutnya, kunjungan ini harus diikuti dengan kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat terdampak konflik tambang.
Andi Faisal menegaskan, persoalan Muara Kate bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial.
“Kita tidak bisa membiarkan warga terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini, baik dari aspek hukum maupun regulasi pertambangan,” ujarnya.
Dalam dialognya, Wapres Gibran berjanji akan menuntaskan kasus hukum serta memperbaiki infrastruktur yang rusak. Menanggapi hal ini, Andi Faisal menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut.
“Janji harus diikuti dengan tindakan. Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawal agar masyarakat Muara Kate benar-benar mendapatkan keadilan,” tambahnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Paser, Andi Faisal juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas tambang.
“Kita harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan industri. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik harus segera diterapkan,” tegasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap solid dalam memperjuangkan hak mereka.
“DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan pasca-kunjungan Wapres agar aspirasi masyarakat benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata,” pungkasnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
