BERAU TERKINI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Berau menyampaikan pandangan kritis terhadap kondisi fiskal daerah yang dinilai memasuki fase menantang.
Hal ini menyusul adanya proyeksi pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat hingga Rp1,7 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Gerindra saat Rapat Paripurna pembahasan dan persetujuan penetapan Raperda APBD Berau 2026 dan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Minggu (30/11/2025).
“Kondisi ini langsung mempersempit kapasitas fiskal sekaligus memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merancang dan menjaga keberlanjutan program pembangunan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Berau, Sutami.
Bagi Gerindra, tekanan fiskal ini justru menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi, penyusunan strategi, dan memperketat efisiensi anggaran.
Pihaknya mengajak seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk memperkuat strategi prioritas pembangunan, menegakkan disiplin anggaran, dan meningkatkan efektivitas penggunaan APBD.
“Jika ini dilakukan, kami yakin Berau bebas dari tekanan fiskal ini,” tegasnya.
Gerindra juga menyoroti perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, yang harus dijadikan instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Namun, Fraksi Gerindra mengingatkan agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ditempuh melalui kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil, pelaku usaha lokal, dan UMKM.
“Kebijakan fiskal harus tetap berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Ekonomi tidak boleh tersendat hanya karena regulasi yang memberatkan,” ujar Sutami.
Gerindra menekankan lima strategi peningkatan PAD yang dinilai lebih efektif daripada sekadar menaikkan tarif pajak.
- Optimalisasi basis pajak yang sudah ada.
- Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan.
- Penyederhanaan prosedur pajak dan retribusi.
- Penguatan pengawasan.
- Perbaikan sistem administrasi perpajakan.
Fraksi Gerindra juga berkomitmen akan mengawal APBD 2026 agar semakin pro rakyat, efisien, transparan, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah.
“Kabupaten Berau akan tetap mampu bergerak maju meskipun dalam keterbatasan anggaran, asalkan kita berani menetapkan prioritas dan menjalankan pengawasan anggaran dengan tegas,” pungkasnya. (*/Adv)
