BERAU TERKINI – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap keterbukaan informasi publik sedang diuji di tingkat nasional. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji hadir langsung dalam agenda uji publik monitoring dan evaluasi tahun 2025.
Acara yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta pada Rabu (19/11/2025) ini menjadi panggung pembuktian bagi Benua Etam. Seno menegaskan bahwa daerahnya telah memiliki sistem dan landasan hukum yang kuat untuk mempertahankan prestasi.
Ia optimistis kinerja keterbukaan informasi publik dapat terus berjalan baik. Terlebih pada tahun sebelumnya Kaltim sukses menyabet peringkat kedua nasional.
Landasan Hukum Kuat
Dalam sesi uji publik tersebut Seno menghadapi pertanyaan kritis dari para panelis. Sebanyak enam hingga delapan poin pertanyaan diajukan untuk menguji ketahanan sistem informasi di daerah.
Fokus utama penguji mengarah pada keberlanjutan program di tengah tantangan fiskal. Panelis menyoroti potensi dampak pemotongan anggaran terhadap kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Seno berhasil meyakinkan forum bahwa transparansi bukan sekadar program yang bergantung pada besaran dana. Ia menegaskan bahwa komitmen transparansi tidak akan surut meski terjadi koreksi anggaran.
Menjawab Keraguan Fiskal
Pemerintah daerah memastikan telah menyiapkan strategi agar evaluasi dan operasional keterbukaan informasi tetap berjalan optimal. Hal ini menjadi jawaban atas kekhawatiran mengenai pemotongan dana transfer ke daerah.
Seno lantas membeberkan detail pertanyaan substansial yang diajukan kepadanya terkait nasib pengelolaan anggaran ke depan. Ia memastikan semua keraguan tersebut telah dijawab dengan lugas dan solutif.
“Panelis menanyakan bagaimana proses anggarannya nanti ke depan dengan adanya pemotongan DBH dan TKD, kemudian bagaimana evaluasinya. Kita sudah jawab semua,” jelas Seno. (Ftr/Adv/Diskominfo Kaltim)
