BERAU TERKINI – Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan MBG Berau, Muhammad Said, mengakui seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) namun tetap diberikan kesempatan untuk beroperasi. 

Langkah ini dilakukan demi memastikan proses penyediaan makan bergizi tetap dapat berjalan bagi ribuan murid sekolah di Bumi Batiwakkal. 

Dia mengatakan, saat ini, dapur SPPG mendapatkan pendampingan khusus dari tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang memantau langsung proses produksi makanan. 

Saat ini, tim tersebut sudah mengawasi setidaknya tiga dapur SPPG di Berau, yakni di Gunung Panjang, Gunung Tabur, dan Gunung Panjang. 

“Sudah kami ketatkan pengawasannya,” kata Said, Senin (6/10/2025). 

Sekretaris Kabupaten Berau ini menegaskan, pemerintah tak akan melonggarkan proses pengawasan dapur meski belum mengantongi SLHS yang saat ini masih dalam masa uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Berau. 

“Kalau tunggu itu dulu, bisa tidak berjalan program prioritas ini daerah,” sebutnya. 

Said mengungkapkan, pihaknya sangat aktif untuk menerima informasi perkembangan aturan teknis MBG, khususnya untuk mengantisipasi keracunan makanan.

Dia tak memungkiri, persoalan tersebut menjadi sorotan serius dari para murid dan orang tua penerima program MBG. 

“Tentu kami ambil pelajaran, makanya ditingkatkan pengawasan lapangannya,” tegasnya. 

Selain memanfaatkan kesiagaan dari tim BGN, pihaknya juga telah mengaktifkan kesiagaan setiap fasilitas kesehatan yang berada di setiap kelurahan di Berau. 

Sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan ketika terjadi kejadian yang tak terduga, seperti keracunan yang bisa saja dialami oleh para penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut.

Merespons ketersediaan tenaga ahli gizi di setiap dapur MBG, Said menyebut setiap tenaga tersebut ditunjuk langsung oleh BGN dan pengelola dapur SPPG. 

“Itu sudah jadi kewajiban setiap dapur ya, karena standarnya langsung dari pusat,” tuturnya. 

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, menambahkan, SLHS tersebut merupakan syarat turunan yang baru muncul setelah dapur SPPG di Berau berdiri. 

Sehingga, pemerintah memberikan masa untuk pemenuhan syarat operasi tersebut. 

“Itu muncul memang setelah program ini berjalan,” terangnya. (*)